Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menanggapi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sedang merencanakan pembangunan gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional di wilayah Jakarta.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi platform bagi lembaga antiteror dalan menyelenggarakan kegiatan anti-radikalisme.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
Gus Falah menyatakan, pembangunan gedung tersebut mungkin penting. Namun, menurutnya lebih penting lagi bagi pemerintah untuk membuat regulasi khusus guna melarang penyebaran ideologi anti-Pancasila.
"Akar dari terorisme dan radikalisme, pastilah ideologi ekstrem anti Pancasila. Ideologi ini menyebar melalui internet dan media sosial, yang sebagaimana temuan BNPT, menjadi saluran penyebaran ekstremisme tertinggi kedua dalam tindak pidana terorisme di Indonesia," ungkap Gus Falah, Jumat (3/1/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, karena itu dibutuhkan perangkat hukum yang tegas dalam menghambat, bahkan mengakhiri penyebaran ideologi ekstrem anti Pancasila.
Perangkat hukum itu adalah sebuah regulasi yang tegas melarang seluruh ideologi Pancasila, terutama yang berlandaskan ekstremisme agama.
"Pemerintah harus merumuskan regulasi yang mampu membatasi bahkan mengakhiri penyebaran ideologi ekstremisme," ujar Gus Falah.
"Negara harus melarang penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, agar terorisme tak sempat muncul karena bibitnya sudah kita 'matikan'. Hal ini lebih penting dari membangun gedung," tambah tokoh muda NU itu.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Sebelumnya, Kepala Biro Umum BNPT sekaligus Ketua Tim Teknis Pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional Marsma TNI Fanfan Infansyah mengatakan keberadaan Pusat Kesiapsiagaan Nasional akan berperan strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dan meningkatkan daya tahan nasional atau national resilience sebagai upaya pencegahan ancaman terorisme.
Pembangunan gedung yang direncanakan dimulai tahun 2025 di wilayah Jakarta Barat itu tidak hanya menjadi bagian dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional, tetapi juga bagian dari upaya BNPT untuk menjadi pusat koordinasi dan orang yang kembali dari rehabilitasi (returnees) kontra-radikalisasi.
