Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa perguruan tinggi bisa kehilangan legitimasi moral jika terlibat dalam pemberian izin wilayah usaha pertambangan (WIUP).
Bonnie mengkhawatirkan bahwa perguruan tinggi akan kehilangan sifat kritisnya jika terlibat dalam pengelolaan industri ekstraktif seperti pertambangan.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tetap Kokoh
"Gimana kamu mau melakukan kritik kalau kamu enggak punya legitimasi etika, enggak punya legitimasi moral, yang berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, keilmuan, kalau kamu melakukan apa yang sebetulnya tidak sepatutnya kamu lakukan," kata Bonnie saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (27/1/2025).
Legislator dari Dapil Banteng I ini menekankan pentingnya mempertahankan kampus sebagai benteng terakhir dalam menjaga kebenaran ilmiah.
"Kalau menurut saya kampus itu harus kita jaga betul sebagai benteng terakhir kebenaran ilmiah," ujar Bonnie.
Menurut Bonnie, memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi dapat membawa risiko besar, termasuk kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga dampak politis.
"Karena kan tambang itu dampaknya bukan hanya lingkungan, dia akan ada aspek sosial, dia akan ada aspek bahkan lebih hebat lagi ke politis juga, apa-apa bisa ditari," ucap pendiri majalah sejarah populer, Historia ini.
Baca: Ganjar Tegaskan Seluruh Kader PDI Perjuangan Taat Pada Aturan
Karenanya, dia menyarankan untuk mencari alternatif pendanaan yang lebih kreatif dan berkelanjutan bagi perguruan tinggi.
Bonnie mengusulkan penerapan mekanisme tax deduction bagi perusahaan yang mendukung penelitian dan pengembangan di kampus.
"Misal dengan tax deduction yang diberlakukan kepada seluruh perusahaan, tidak hanya tambang, agar mereka mau memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan tinggi, riset terutama ya, penelitian," tuturnya.
