Jakarta, Gesuri.id - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Dalam Negeri menandatangi nota kesepahaman (MoU) untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ldeologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing khususnya di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Acara penandatangan MoU tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Plt Kepala BPIP Hariyono dan Mendagri Tjahjo Kumolo hadir dalam kegiatan ini. Penandatangan Mou dilakukan di Kantor Mendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/5).
Baca: Cara Baru Milenial Memahami Pancasila Zaman Now
Dalam sambutanya, Hariyono menyebut penandatangan ini arahan langsung dari Megawati agar lebih bisa membumikan Pancasila.
"Bagi kita apa yang disarankan ketua dewan pengarah agar Pancasila di bumikan yakni gotong royong kerjasama saling berbagi untuk mencapai tujuan bersama. MoU ini nagian dari gotong royong," ujar Haryono.
Dia menyebut bahwa Pancasila merupakan salah satu cara untuk melawan penjajahan. Pancasila merupakan ideologi yang berbeda dengan ideologi yang dimiliki negara lain yang intinya menentang penjajahan dan kemiskinan.
"Kalau kita biacara Pancasila, Pancasila adalah antitesis terhadap imperialisme maupun radikalisme. Sehingga Pancasila selalu anti pada penjajahan, anti eksploitasi dan anti kemiskinan pembodohan, segergasi dan sebagainya," tuturnya.
"Pola yang ada didalam Pancasila tidak mengenal masa lampau karena sejak awal Pancasila ideologi harapan. Pancsiala ideologi masa depan, dalam pidato 1945 dinyatakan Pancasila sebagai meja statis menyatukan keberagaman Indonesia," imbuhnya.
Usai penandatangan MoU, Megawati beserta rombongan langsung membuka lomba cerdas cermat yang diikuti oleh ASN dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni. "Jangan sampai ASN tidak tahu tentang nilai-nilai Pancasila. Kalau tidak tahu tentang Pancasila kan berarti tidak bisa mengamalkan," tambah Haryono.
Baca: Kelompok Radikal Serang Pancasila, 4 Pilar Bangsa Solusinya
Dengan telah ditandatanganinya MOU tersebut, BPIP dan Kemendagri tersebut sepakat bekerjasama dengan ruang lingkup sebagai berikut:
a. Fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifkasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
b. Pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila;
c. Pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
d. Pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada PARA PIHAK dan Pemerintah Daerah , serta Pemerintah Desa;
e. Pembinaan Civitas Akademika dan Praja lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila; dan
f. Tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati.
