Jakarta, Gesuri.id - Anggota fraksi PDI Perjuangan Krisantus Kurniawan meminta Menteri Kominfo Johnny Plate untuk memperhatikan proyek pengerjaan Tower BTS dan 4G di seluruh pelosok tanah air.
Baca Jokowi: RI Resmi Ambil Alih FIR Riau-Natuna dari Singapura
“Tower BTS di Kalimantan Barat hingga saat ini sudah 700 titik lebih. Namun dalam pelaksanannya, saya berharap adanya pengawasan secara bersama-sama. Karena ini ada tiga kontraktor besar yang menjalani pembangunan ini yakni Fiberhome, Huawai dan ZTE,” ujarnya.
Diketahui, komisi I DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil keputusan tingkat satu atas hasil pembahasan RUU Perlindungan Data (RUU PDP).
Komisi I DPR dan Kominfo menyepakati RUU PDP dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan tingkat I tersebut diambil saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid. Meutya menyebut 9 fraksi serta pemerintah telah menyetujui agar RUU PDP dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai undang-undang.
"Kami minta persetujuan bapak ibu anggota Komisi I yang terhormat, beserta pemerintah apakah RUU PDP dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang?," tanya Meutya yang kemudian dijawab "Setuju" oleh anggota rapat.
Selain pembahasan terkait RUU PDP, Komisi I DPR juga menyoroti soal pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) di Kalimantan Barat. Hal ini diungkapkan oleh Krisantus Kurniawan yang merupakan legislator dapil Kalbar.
Menurut Krisantus, paket 3 yang dikerjakan oleh Huawei relatif lancar, kemudian di paket 4 dan 5 yang dilaksanakan oleh ZTE juga relatif lancar. Akan tetapi, katanya, ada keprihatinan dalam proyek ini yang dilaksanakan oleh Fiberhome.
“Di paket 1 dan 2 yang dikerjakan oleh Fiberhome ternyata banyak proyek mangkrak di Kalbar yang ditinggalkan oleh Fiberhome, seperti banyak besi-besi dan penggalian fondasi yang ditinggalkan, juga peralatan-peralatan yang ditinggalkan di halaman kantor bupati, kantor camat dan tidak terawat,” katanya.
Oleh sebab itu, Krisantus menanyakan kepada Kominfo Johnny Plate terkait pengalaman-pengalaman Fiberhome dalam membangun BTS dan 4G.
Ia mempertanyakan kepada Kominfo di mana dan siapa usernya sehingga proses pengerjaan yang diharapkan masyarakat terkendala dan mangkrak.
“Setau saya, Fiberhome belum berpengalaman membangun BTS sehingga proyek mangkrak di Kalbar adalah bukti dari Fiberhome belum berpengalaman dalam pembangunan proyek BTS,” tegasnya.
Baca LSI: Elektabilitas PDI Perjuangan Teratas yaitu 26,6%
Lebih lanjut, Krisantus juga berharap pemerintah dapat merealisasikan harapan masyarakat terkait kebutuhan akan ketersediaan jaringan internet di daerah pelosok.
“Saya berharap pemerintah dalam hal ini Kominfo dapat merealisasikan harapan masyarakat terkait keteraksesan sinyal khususnya di daerah 3T agar dapat merdeka sinyal dan internet karena hal ini merupakan satu kebutuhan vital bagi masyarakat di pelosok,” tutupnya.
Kurator: Fransiska S.
