Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan Kementerian Dalam Negeri sudah membentuk tim monitoring sejak mendengar kabar gesekan antara mahasiswa Papua dan warga di Jawa Timur.
Monitoring, kata Tjahjo, terus dilakukan pihaknya dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimdal) di wilayah tersebut.
Baca: Kerusuhan di Manokwari, Ini Imbauan Mendagri
"Kami mendukung upaya gubernur papua barat maupun gubernur papua, termasuk gubernur jatim untuk duduk bersama membentuk tim," ungkap Tjahjo di Kemendagri, Jakarta, Senin (19/8).
Awalnya, Tjahjo ingin mengundang gubernur Papua Barat dan gubernur Papua ke Jakarta. Namun, pihkanya meminta kedua gubernur itu untuk kembali dan menenangkan situasi yang ada saat ini.
"Kita cari momen yang tepat dulu. Untuk setidaknya menyelesaikan masalah yang ada," ujar Tjahjo.
"intinya kami minta kepada para kepala daerah kepada pejabat untuk menahan diri. Waktu yang tepat nanti setelah gubernur papua kembali ke jayapura, kami akan segera mengundang mereka," tambahnya.
Tjahjo menambahkan, pihaknya juga terus melakukan monitoring dengan pemerintahan daerah Manokwari. Dia memastikan agar pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh berhenti.
"Saya kira jalan. Jadi seluruh aparatur provinsi, kota maupun kabupaten jalan, sampai tingkat kecamatan, sampai distrik jalan. Enggak ada masalah. Kata mereka hanya kejadian di kotanya saja. Tidak menganggu aktivitas masyarakat," ujarnya.
Politisi senior PDI Perjuangan ini juga menginbau agar aparat sipil negara (ASN) tidak turut melalukan aksi massa.
"Kami minta ASN enggak boleh demo. ASN di setiap tingkatan harus kerja. Sesuai jadwal kerja untuk melayani masyarakat," pungkasnya.
Kerushan di Manokwari berawal dari sejumlah warga yang menggelar aksi massa sejak senin (19/8) pagi pukul 6:30 WIT. Aksi makin memanas saat masyarakat dan mahasiswa mulai melakukan aksi baķar ban hingga tindakan anarkis lainnya.
Baca: Pemenang Pemilu, Kader dan Simpatisan PDI Perjuangan Konvoi
Dikabarkan kantor DPRD Papua Barat pun menjadi sasaran amukan massa dengan cara dibakar.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.
