Ikuti Kami

Bupati Sikka Janji Naikkan Gaji Kepala Desa Mulai 2023

Diogo: Gaji yang diterima Rp 2,5 juta per bulan sangat kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. 

Bupati Sikka Janji Naikkan Gaji Kepala Desa Mulai 2023
Bupati Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Fransiskus Roberto Diogo.

Sikka, Gesuri.id - Bupati Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Fransiskus Roberto Diogo berjanji menaikkan gaji kepala desa mulai 2023 mendatang. 

Pasalnya, kata Diogo, gaji yang diterima Rp 2,5 juta per bulan sangat kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. 

Baca: Mega Minta Kader & Rakyat Sabar soal Capres-Cawapres

"Jadi kepala desa itu jabatan total pengabdian. Tapi kalau dilihat dari reward (penghargaan) yang diberikan gaji kades Rp 2,5 juta per bulan tidak masuk akal," ujar Roberto usai melantik 17 kades di Kantor Bupati Sikka, Sabtu (27/8).

Menurut Robi sapaannya, biaya kebutuhan hidup minimal untuk satu keluarga setiap bulan sebesar Rp 3 juta. Ditambah lagi, seorang kades memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Oleh sebab itu, dirinya berjanji akan mendukung peningkatan pendapatan kepala desa agar setara dengan daerah lain. 

"Paling tidak sama seperti daerah-daerah lain. Tadi saya sudah nyatakan paling tidak 3,5 juta per bulan. Kita akan realisasikan di tahun 2023," katanya. 

"Ini penting sekali, bagaimana negara mau maju kalau desa itu tidak kuat. Kades punya tanggung jawab yang besar kemudian diberikan penghargaan yang tidak sesuai. Ini kan jadi masalah juga," tambahnya. 

Robi juga berharap, seorang kades harus menjadi panutan dalam bidang ekonomi. Mereka harus jadi contoh jalan menuju kesejahteraan warganya. 

"Yang punya kebun dan aset-aset produksi harus dimaksimalkan. Sehingga mereka harus memberikan contoh kepada masyarakat. Kalau dikerjakan dengan benar pasti hasilnya akan baik," pungkasnya. 

Ketua Komisi 1 DPRD Sikka, Philip Fransiskus berharap, kepala desa yang dilantik mampu memberdayakan sumber daya yang ada di desa masing-masing agar menjadi sumber ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. 

Menurutnya, meskipun desa memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya tetapi tetap harus disinergikan dengan program pemerintah daerah. 

Baca: Hasto: Pemimpin Itu Solutif, Bukan Ramal Kecurangan Pemilu

"Tentunya untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan dan menciptakan keadilan antar wilayah di tingkat desa," katanya. 

Philip juga meminta untuk tidak terlarut dalam evoria kemenangan, sebab masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, diantaranya pengentasan kemiskinan, rehab rumah warga miskin, pendampingan ibu hamil untuk mencegah stunting dan sejumlah pekerjaan lain. 

 

Kurator: Fransiska S.

Quote