Sorong Selatan, Gesuri.id - Bupati Sorong Selatan (Sorsel) Samsudin Anggiluli, SE, MTr, AP meminta agar kepala kampung di Sorong Selatan dapat mempergunakan dana BLT, dana prospek maupun dana pemerintah lainya sesuai peruntukannya.
Baca Kata Sekjen Hasto Soal Klaim Luhut Tentang Penundaan Pemilu
“Kenapa saya harus pending dana BLT bagi kampung Nagna, karena ada laporan masyarakat bahwa dana prospek tidak dikelola dengan baik sehingga harus ditindaklanjuti," ucapnya saat melakukan dialog dan mendengarkan aspirasi Kepala Kampung Nagna dan sejumlah warga kampung Nagna Distrik Konda di ruang rapat Kantor Bupati Sorong Selatan, belum lama ini.
Terkait keterlambatan dana BLT yang belum tersalurkan secara khusus bagi warga kampung Nagna, pihaknya akan mendalami laporan masyarakat.
Dikatakannya, laporan diterima sejak Januari dan bulan lalu warga kembali menyampaikan laporan tersebut. Sehingga dalam satu dua hari kedepan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tertentu oleh Inspektorat.
Ditambahkan, dana prospek menurut petunjuk Gubernur harus digunakan untuk padat karya seperti membuka lahan pertanian, perkebunan jagung, keladi, kacang, maupun membuat kolam ikan untuk mendukung ketahanan pangan warga.
"Jika nantinya setelah diperiksa tidak ditemukan masalah berarti semuanya akan berjalan normal kembali. Namun jika setelah diperiksa dan ditemukan permasalahan seperti laporan warga maka sejumlah kepala kampung yang menyalahi aturan akan dievaluasi kembali. Bagi kepala kampung yang bermasalah akan diganti dengan karateker pegawai negeri yang ada di tingkat kecamatan," tandasnya.
Hal itu dikatakan juga dilakukan kepada kampung lainya jika ada laporan dari masyarakat. Bupati berharap aparat kampung dan warga dapat menghargai bantuan dana yang diberikan pemerintah agar dikelolah untuk kepentingan demi kesejahteraan seluruh masyarakat kampung.
Baca Banteng Papua: Dana Desa Bukan Gaji Kedua Kepala Kampung
Ia juga menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan telah mulai melakukan pemeriksaan dana kampung dan telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan interim di Sorong Selatan untuk melihat penyaluran dana apakah sudah sesuai atau tidak sejak ditransfer dari Jakarta.
"Nanti pada bulan Oktober mendatang akan dilakukan pemeriksaan yang lebih terinci, jika dalam bentuk kegitan akan dilihat letak serta tempat dan fisiknya seperti apa dan jika tidak ada tentu akan menjadi masalah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus membangun dengan anggaran yang ada. Pemimpin kampung juga harus melakukan perubahan selama 6 tahun kedepan.
"Namun jika sampai selesai kepemimpinan di kampung dan tidak ada pembangunan, berarti terjadi permasalahan di situ," ujarnya. Dilansir dari mcwnewscom.
