Jakarta, Gesuri.id - Sejak menjabat pada 10 Oktober 2022, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., telah membawa sejumlah perubahan signifikan, khususnya dalam pengembangan platform katalog untuk proses pengadaan barang dan jasa.
Meskipun katalog sudah ada sejak 2012, popularitasnya meningkat tajam selama pandemi COVID-19. Di bawah kepemimpinan Hendrar, penggunaan katalog semakin diperkuat dengan fokus pada produk dalam negeri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Tahun 2022, transaksi katalog mencapai 87 triliun. Di tahun 2023, sudah melonjak menjadi 190 triliun, dan kami menargetkan bisa melampaui 200 triliun di akhir 2024," ujarnya, saat di wawancara secara khusus di kantor LKKP RI Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan, oleh reporter gesuri.id, Selasa (13/8).
Salah satu capaian penting adalah peningkatan keterlibatan UMKM dalam katalog. Pada awal 2023, UMKM yang terlibat sudah mencapai 42%, melampaui target minimal 40% yang ditetapkan dalam Inpres No. 2 Tahun 2022.
"Produk dalam negeri juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 91% di tahun 2023 dari target minimal 95%," jelas Hendrar.
Selain itu, jumlah produk yang tayang di katalog juga mengalami lonjakan drastis, dari 2 juta produk di tahun 2022 menjadi 8,4 juta produk pada Agustus 2024. Di sisi regulasi, LKPP berhasil menyelesaikan RUU Pengadaan Barang dan Jasa yang kini tinggal menunggu pembahasan di DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Hendrar juga menyoroti peningkatan kompetensi SDM dalam pengadaan barang dan jasa serta peningkatan unit organisasi UKPBJ di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Komitmen kami di LKPP adalah memberikan pelayanan yang cepat dan solusi yang tepat bagi setiap pihak yang berurusan dengan kami," tutupnya.
Dengan serangkaian capaian ini, LKPP terus memperkuat perannya dalam mendukung kemandirian ekonomi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri, selaras dengan visi Presiden Joko Widodo.
