Ikuti Kami

Charles Dukung Langkah Rencana Pencabutan PPKM Level 1

Politisi PDI Perjuangan ini menilai situasi COVID saat ini sudah cukup terkendali.

Charles Dukung Langkah Rencana Pencabutan PPKM Level 1
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris.

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mendukung isyarat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkemungkinan akan mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 pada akhir tahun. 

Politisi PDI Perjuangan ini menilai situasi COVID saat ini sudah cukup terkendali.

"Saya kira memang sudah waktunya, ya. Kalau kita melihat kondisi hari ini di mana penularan COVID di Indonesia sudah cukup terkendali, capaian angka vaksinasi tinggi, dan tipologi varian COVID yang menyebar relatif tidak mematikan, maka prakondisi untuk masuk ke fase endemi sudah terpenuhi," kata Charles kepada wartawan, Rabu (21/12).

Baca: COVID-19 Masih Ada, Jangan Lengah & Terapkan Prokes Ketat!

Namun Charles meminta pemerintah melakukan perencanaan yang matang seiring dengan rencana langkah tersebut.

"Namun, berbagai pelonggaran yang akan diterapkan menyusul rencana dihapuskannya PPKM harus juga dilakukan dengan perencanaan yang matang," imbuhnya  seperti yang dikutip melalui laman detik.com.

Charles lalu memberikan catatan terkait rencana langkah Jokowi itu. Dia meminta pemerintah meningkatkan capaian vaksinasi booster dan memastikan stok obat-obatan harus tersedia.

Baca: DPR Ingatkan Lonjakan Kasus COVID-19 Jangan Dianggap Remeh

"Capaian vaksinasi booster harus terus digenjot agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan yang optimal. Seluruh data yang tersedia menyebutkan bahwa vaksin bisa mengurangi keparahan gejala COVID-19," kata Charles.

"Pelonggaran pembatasan sosial bisa saja mengakibatkan angka penularan kembali naik. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa stok obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 selalu tersedia," imbuhnya.

Di samping itu, lanjut Charles, pemerintah harus terus melakukan komunikasi secara intens dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan otoritas kesehatan di negara-negara lain. "Guna mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia sekaligus mengantisipasi munculnya varian-varian berbahaya," katanya.

Quote