Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta jangan sampai pekerja migran Indonesia (PMI) kembali menjadi korban buntut pencabutan moratorium dengan Arab Saudi.
Charles juga mengingatkan soal pentingnya perlindungan hukum jika pemerintah mencabut moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.
"Kita semua berharap kejadian-kejadian buruk di masa lalu tidak terulang kembali. Jangan sampai pekerja migran kita kembali menjadi korban karena lemahnya perlindungan hukum," kata Charles, Sabtu (15/3).
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan agar pembukaan kembali moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi harus dilakukan secara hati-hati.
"Harus disikapi dengan kehati-hatian," tegas Charles.
Moratorium sebelumnya diberlakukan karena Arab Saudi tidak memiliki regulasi yang memadai dalam melindungi pekerja migran.
Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan Arab Saudi sudah punya regulasi yang baik soal pekerja migran.
"Sebelum kebijakan ini diterapkan, pemerintah harus memastikan bahwa Arab Saudi kini telah memiliki aturan yang lebih baik dan menjamin hak-hak pekerja migran Indonesia," tutur dia.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa mekanisme perlindungan bagi pekerja migran benar-benar berjalan efektif.
Bagi Charles, pekerja migran adalah pahlawan devisa. Maka itu, negara harus hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah mereka kembali ke Tanah Air.
Baca: Ganjar Pranowo Dukung Efisiensi Anggaran
"(Perlindungan) Tidak hanya di atas kertas. Sistem pengawasan dan perlindungan harus ditingkatkan, termasuk akses terhadap bantuan hukum dan perlindungan dari eksploitasi atau kekerasan," ucap Charles.
Diketahui, pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto sudah memberikan persetujuannya.
Bahkan, Prabowo meminta agar Karding menyiapkan skema pelatihan dan penempatan bagi para pekerja yang akan dikirim ke Arab Saudi.
