Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional untuk mengelola program MBG secara akuntabel.
Dia mendorong agar BGN melaporkan program MBG secara berkala karena anggarannya besar dan telah disetujui DPR.
"Kami ingin melihat program ini berjalan baik, apalagi makan bergizi menjadi program strategis Presiden Prabowo," ujar Charles.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan akan segera menindaklanjuti dugaan penggelapan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di salah satu mitra yang terletak di Kalibata, Jakarta Selatan. Dia mengaku belum mengetahui masalah tersebut dan akan segera mengecek.
"Nanti saya cek ya, saya belum tahu," kata Prabowo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).
Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke polisi atas dugaan penggelapan anggaran sebesar Rp975.375.000.
"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, Rabu (16/4/2025).
Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.
"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3/2025), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.
"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp15 ribu dipotong Rp2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13 ribu dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," katanya.
Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.
