Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta seluruh provinsi menyiapkan skenario terburuk dalam menghadapi varian delta COVID-19, termasuk daerah di luar Jawa.
Charles mengatakan bahwa terdeteksinya penyebaran varian delta COVID-19 ke sejumlah daerah di luar Jawa-Bali harus segera diantisipasi.
Baca: Hendi Masih Dapati Perusahaan Langgar PPKM Darurat
"Tentu kita berharap badai penularan varian delta ini tidak terjadi di luar Jawa. Namun, belajar dari lonjakan kasus penularan COVID-19 di Jawa, antisipasi lewat skenario terburuk di luar Jawa adalah sebuah keharusan," kata Charles Honoris dalam keterangannya.
Pemerintah, menurut dia, harus memastikan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh provinsi siap untuk menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19.
Ketersediaan oksigen, obat-obatan dan tempat tidur di faskes-faskes luar Jawa harus dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan penularan COVID-19 yang juga berpotensi melanda provinsi-provinsi di luar Jawa.
Gelombang kedua penularan COVID-19 yang terjadi belakangan ini, menurut Charles, sudah membuat sistem kesehatan di Pulau Jawa hampir lumpuh.
"Di Pulau Jawa, kita sedang menghadapi situasi dimana fasilitas kesehatan sudah kewalahan, obat-obatan COVID-19 sulit didapatkan, dan stok oksigen juga langka," katanya.
Baca: Tak Ada Guna PPKM Darurat Jika Bandara Internasional Dibuka
Harus disadari kapasitas fasilitas kesehatan di luar Pulau Jawa secara umum tidak sebaik di Jawa. Sehingga, kata dia jika penyebaran varian delta di sejumlah daerah luar Jawa tidak diantisipasi dengan baik, lonjakan jumlah kasus akan membuat sistem kesehatan di wilayah tersebut berpotensi lumpuh.
Selain itu, pengetatan mobilitas masyarakat juga mendesak dilakukan di seluruh provinsi sebab varian delta diketahui jauh lebih menular dan sudah menyebar di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi (99 persen total wilayah RI) dengan 11 provinsi (Indonesia Tengah dan Timur).
"Apabila kita tidak berhasil melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara besar-besaran, penambahan fasilitas kesehatan sebanyak apa pun tidak akan cukup memenuhi kebutuhan penanganan pasien COVID-19," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
