Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Satgas Penangan Covid-19 untuk terus meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan 3M, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan mengingat situasi pandemi di dunia, termasuk di Indonesia yang masih belum sempurna.
Baca: Periksa Direksi Garuda Hingga Menteri BUMN 2004-2019 !
"Selain itu, kami (Komisi IX) juga meminta pemerintah meningkatkan surveilans di seluruh pintu masuk negara baik darat, laut dan udara serta meningkatkan test Whole Genome Sequencing (WGS) yang tersedia secara merata di seluruh wilayah," katanya saat memimpin rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan RDP dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta Direktur Utama PT Biofarma di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/11).
"Kemudian, kami juga meminta pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan terkait testing dan tracing melalui pemeriksaan NAAT atau antigen yang masuk dalam sistem NAR, meningkatkan transparansi penetapan harga tes PCR yang dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,” lanjut Charles, seraya meminta pemerintah memastikan kesiapan fasilitas kesehatan termasuk kecukupan perbekalan kesehatan untuk penangan Covid-19.
Dalam kesempatan yang sama, untuk mencegah penyebaran Covid-19, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah melakukan riset yang terukur dan terkontrol dalam membuat suatu kebijakan. Salah satu yang menjadi perhatian Nurhadi ialah kebijakan pemerintah yang mengurangi masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari lima hari menjadi tiga hari.
"Apakah ini sudah didasari riset yang jelas, pasalnya hal ini pernah dilakukan pemerintah pada Januari 2021 dan menyebabkan peningkatan kasus Covid-19 di beberapa daerah,” ungkap Nurhadi. Meskipun pelonggaran diperlukan karena kasus Covid-19 melandai, namun menurutnya perlu ada parameter yang terukur dan terkontrol dalam membuat suatu kebijakan.
Untuk itu, pemerintah diminta tetap waspada kapan harus bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi berbagai perkembangan pandemi Covid-19.
Baca: KPK Usut Korupsi Formula E, Periksa Pengambil Kebijakan!
“Jangan sampai kebijakan yang diambil malah menimbulkan penyebaran varian baru,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Selain itu, Nurhadi juga meminta pemerintah mendorong pemerintah daerah segera lakukan percepatan vaksinasi sehingga daerah bisa mencapai 70 persen.
"Karena penyebaran covid-19 saat ini melandai, antusias masyarakat daerah untuk vaksin menurun. Saya minta pemda segera melakukan percepatan vaksinasi, sehingga herd immunity tercapai,” tutupnya.
