Jakarta, Gesuri.id - Anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, Budhi Condrowati, menekankan langkah konkrit dari pemerintah pusat untuk menetapkan regulasi terkait kebijakan harga singkong di Lampung.
Menurutnya, kebijakan yang jelas akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani dan perusahaan singkong di wilayah tersebut, terutama menjelang Lebaran.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
“Petani dan perusahaan singkong di Lampung sangat membutuhkan kebijakan yang jelas, apalagi menjelang Lebaran, banyak buruh, petani, sopir, karyawan, tukang cabut singkong dan tukang bongkar singkong yang terpaksa dirumahkan. Mereka memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, jadi jangan sampai mereka tidak dapat mencapainya,” ujar Budhi Condrowati bersama tim pansus tata niaga singkong saat melakukan kunjungan kerja ke DPR RI pada Rabu (5/2).
Selain itu, Condro juga mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan impor tapioka, guna memberi ruang bagi petani lokal untuk berkembang dan lebih sejahtera. “Impor tapioka harus dihentikan agar petani kita tidak terhimpit persaingan dengan produk impor, yang justru merugikan mereka,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Condro juga mengusulkan agar selain regulasi harga, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap subsidi pupuk yang sudah ada untuk singkong. Ia mengusulkan pembentukan kelompok-kelompok tani singkong dan program penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk memberikan pelatihan terkait pengolahan singkong yang baik serta teknik pemupukan yang tepat.
“Hal ini bertujuan agar hasil pertanian singkong di Lampung dapat meningkat dan petani serta perusahaan bisa lebih sejahtera,” ujar Condrowati.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Pansus Tata Niaga Singkong berharap pemerintah segera bertindak untuk menjaga keseimbangan antara harga yang wajar dan kepentingan petani di daerah penghasil singkong utama, seperti Lampung.
Condro juga menekankan, kebijakan yang tepat di sektor pertanian singkong di Lampung akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani. “Jika petani sejahtera, maka ketersediaan pangan kita juga akan terjamin,” pungkasnya.
