Gambir, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di awal pandemi Covid-19.
Pasalnya, pengetatan PSBB yang saat ini diterapkan dirasa kurang mampu membatasi aktivitas masyarakat.
"Sebaiknya aktivitas masyarakat dihentikan seperti saat awal penerapan PSBB, dengan menghentikan kegiatan di tempat hiburan selama dua minggu," ucapnya, Kamis (14/1).
Baca: Putra: Sandi Boleh Gercep, Jangan Gerpol..Pilpres Masih Jauh
Pada masa awal pandemi Covid-19 lalu, Pemprov DKI memang menghentikan hampir seluruh kegiatan masyarakat.
Seluruh tempat wisata, bioskop, mal, hingga perkantoran pun terpaksa menghentikan aktivitasnya.
Pemprov DKI hanya mengizinkan bidang-bidang tertentu yang dinilai esensial untuk beroperasi dengan pengawasan ketat.
Seperti restoran atau tempat makan yang tetap diizinkan buka, namun tak boleh melayani makan di tempat.
"Kegiatan di tempat hiburan dihentikan, pusat perbelanjaan diawasi ketat. Semua kerumunan dibubarkan, masyarakat yang duduk-duduk lebih dari dua orang dibubarkan," ujarnya.
Terlebih, saat ini penambahan kasus Covid-19 per harinya hampir menyentuh angka 3.500 kasus.
Ini merupakan rekor baru penambahan kasus Covid-19 di DKI dalam kurun waktu 24 jam saja.
Bila kasus Covid-19 terus melonjak, Gilbert menyebut, Gubernur Anies Baswedan bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang mulai jenuh dengan pandemi yang tak kunjung usai.
"Masyarakat jangan sampai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengatasi pandemi ini," kata dia.
Baca: Soal Guru Honorer, Putra: Gotong-Royong Komisi & Kementerian
Untuk itu, Gilbert mewanti-wanti Anies agar serius dalam menegakkan aturan yang telah dibuatnya.
Jika kebijakan pengetatan PSBB yang diterapkan Anies saat ini gagal menurunkan angka Covid-19, maka masyarakat yang bakal menjadi korban.
"Keputusan pemerintah pusat dan daerah di Pulau Jawa untuk memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) harus dilakukan secara serius dan ketat," tuturnya.
"Kegagalan penerapannya akan membuat masyarakat jadi korban," tambahnya menjelaskan.
