Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah meminta MUI DKI tidak terlibat politik praktis.
Baca: Kasus Covid-19 Jakarta Naik, Gilbert: Prokes Mulai Longgar
"Menurut saya, tak bijak ketika MUI yang seharusnya menjadi wadah ini ikut-ikutan menjadi politik praktisnya Pak Gubernur. Jangan sampai ikut-ikutan politik praktis," ujar Ima menanggapi rencana pembentukan Cyber Army Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Selasa (23/11).
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika menjadi Gubernur DKI itu menilai seharusnya MUI tak ikut terlibat urusan politik Gubernur Anies Baswedan. Tindakan tersebut, lanjutnya, tidak bijak bagi organisasi keagamaan itu.
Ima pun menyarankan agar MUI DKI lebih fokus memberikan pembinaan mental kepada warga Ibu Kota yang telah terpolarisasi dalam kelompok-kelompok tertentu. Bukannya malah ikut berpihak ke satu kubu yang ditakutkan malah akan memperkeruh suasana.
Tugas menghalau buzzer dan berita bohong atau hoaks sudah menjadi tugas anak buah Anies lewat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI terkait.
"Setiap dinas pasti ada anggaran untuk mempromosikan, untuk memberikan informasi mengenai apa yang menjadi prestasi-prestasi Pemprov DKI. Jadi, enggak perlu lagi jadi double dengan MUI," jelas Ima.
Baca: Ahok Ungkap Proyek Abu-abu Bikin Serapan Anggaran Berantakan
Apalagi, MUI juga mendapatkan dana hibah Rp10,2 miliar yang jauh lebih besar ketimbang Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah DKI. Tindakan MUI membentuk tim siber dikhawatirkan malah dikait-kaitkan dengan hal ini.
"Ya, walaupun disampaikan ini tidak ada kaitannya sama hibah. Tapi porsinya, seharusnya apapun hibah yang sudah diberikan ini kan amanah dari uang pajaknya warga, seharusnya dikembalikan kepada warga. Bukannya justru ikutan politik praktis," pungkasnya. Dilansir dari suaracom.
