Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua daerah di Indonesia memanfaatkan kepercayaan dunia bisnis baik nasional maupun internasional untuk menarik investasi di daerah masing-masing.
"Momentum kepercayaan baik dalam negeri maupun luar negeri harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Presiden Jokowi ketika memberikan pengarahan dalam rapat kerja pemerintah dengan topik percepataan pelaksanaan usaha daerah di JI-Expo Kemyaoran Jakarta, Rabu (28/3).
Pria yang kembali diusung PDI Perjuangan di Pilpres 2019 ini menyebutkan yang dapat berperan besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah saat ini adalah investasi dan ekspor.
"Investasi dari APBN hanya 20 persen, 80 persen lainnya adalah swasta, para investor diharapkan mengembangkan investasinya di kabupaten atau kota," katanya.
Jokowi menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan kumpulan dari pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.
Pada tahun 2017 realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,07 persen, tahun 2018 ditargetkan mencapai 5,4 persen.
"Kita ingin ekonomi terus tumbuh dengan baik, sekarang ada momentum karena kepercyaaan dunia usaha semakin baik," kata kader PDI Perjuangan ini.
Ia mencontohkan peringkat kemudahan memulai berusaha di Indonesia pada 2004 berada pada posisi 120. Pada 2017 meningkat menjadi 72 yang merupakan loncatan besar dan diharapkan tahun 2019 berada pada posisi 40.
Global Competitiveness juga menempatkan Indonesia di posisi 36, lembaga pemeringkat lainnya menempatkan Indonesia di posisi empat besar. Survei terbaru juga menempatkan Indonesia di posisi kedua.
"Tapi itu persepsi yang mengarah ke tren, kalau mereka datang dan menemukan kondisi lapangan tidak sesuai persepsi ya mereka lari lagi," kata Jokowi.
Ia menyebutkan daerah perlu menggiring investasi masuk ke daerah masing masing agar ekonomi daerah dapat berjalan dan meningkat.
Dalam rapat yang dihadiri para bupati dan wali kota serta pimpinan DPRD kabupaten/kota itu, Presiden meminta daerah tidak membuat perda-perda yang menghambat atau membebani investasi.
"Setahun cukup 2-3 perda tapi dengan kualitas baik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, beban ke masyarakat semakin ringan. Semakin banyak aturan semakin ruwet negara ini," katanya.
Jokowi menyebutkan ada 42.000 aturan yang menjerat kita sendiri yang menyebabkan pemerintah termasuk daerah tidak fleksibel ketika menghadapi perubahan.
"Kita harus berubah tidak bisa monoton atau mengikuti rutinitas saja," katanya.
Ia mencontohkan proses perizinan tidak bisa lagi dengan model pengisian formulir hingga berlembar-lembar.
"Kalau mereka harus nulis berlembar lembar, ceritanya jadi sangat kuno, ditertawain kita. Kita hidup di era modern, semua minta serba singkat, cepat, kita harus mengerti itu, mereka minta serba online," kata Jokowi.
