Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Susetyo mengingatkan Indonesia bersiap menghadapi skenario terburuk dari dampak resesi ekonomi dunia.
Tanda-tandanya sudah semakin jelas antara lain di Bulan Juli 2022 inflasi pangan mencapai 11,47%. Selain itu tingkat inflasi tahunan juga tercatat tertinggi sejak Oktober 2015.
Sebelumnya, peringatan serupa disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam dalam High Level Seminar G20 Indonesia 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, bahwa harga pangan global berpotensi meningkat hingga 20 persen menuju akhir tahun 2022.
Baca: Andreas: Gotong Royong Jadi Modal Sosial Kendalikan Inflasi
“Sektor Pertanian merupakan kunci menghadapi resesi ekonomi akibat ketidakpastian global yang mengancam pasokan pangan dan pasokan energi dunia. Untuk itu sektor pertanian harus terus diperkuat apalagi saat ini dunia di ambang krisis pangan dan energi yang pasti berimbas ke Indonesia,” kata Andreas saat memberikan arahan pada Rakornas Persiapan Sensus Pertanian 2023, yang mengangkat tagline Mencatat Pertanian Indonesiauntuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani, di Kota Batu akhir pekan lalu.
Ditambahkan, Pemerintah perlu terus memperkuat sektor pertanian dengan meningkatkan skala ekonomi dan berbagai kebijakan yang pro pada ketahanan pangan.
“Pelu dimasifkan penerapan teknologi pertanian di sentra-sentra pertanian di berbagai wilayah tanah air.” katanya.
Menurut dia, penguatan sektor pertanian penting karena krisis pangan dan energi akibat krisis Ukrania-Rusia belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Selain itu situasi global kian tak menentu setelah ketegangan di Asia Timur meningkat menyusul latihan militer besar-besar China di Selat Taiwan.
“Kondisi ini harus diantisipasi dengan penyiapan ketersediaan pangan, sehingga saat situasi global benar-benar tak terkendali, minimal kita mempunyai kecukupan pasokan pangan,” paparnya.
Baca: Ganjar Ajak TP PKK Bantu Atasi Inflasi
Dikatakan Andreas, ada tiga prioritas yang harus dilakukan. Pertama, membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh secara berkelanjutan.
Kedua mendorong terciptanya perdagangan lintas batas yang terbuka dan terprediksi, dan ketiga adalah mengembangkan pertanian kewirausahaan dan digitalisasi.
Terkait penyediaan informasi sektor pertanian oleh BPS, Andreas mengungkapkan, Komisi XI DPR telah menyetujui pagu indikatif BPS dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk tahun 2023. Adapun pagu indikatif untuk BPS senilai Rp Rp 6,4 triliun di mana 2,1 triliun dantaranya adalah anggaran ST2023.
