Kupang, Gesuri.id - Ketua Komisi V, DPRD NTT, Yunus Takandewa mengatakan DPRD NTT khawatir Dana Bantuan Seroja, bencana alam Badai Siklon Tropis Seroja Rp 800 miliar bisa ditarik kembali oleh pemerintah pusat dalam hal ini BNPB.
Pasalnya, lanjut Yunus, penarikan dana itu bisa dilakukan apabila Pemerintah Daerah (Pemda) tidak menyiapkan dana pendamping.
Baca: Pilgub Kalbar, PDI Perjuangan Tetap Ingin Berkoalisi
Yunus dikonfirmasi terkait masih lambatnya penyaluran Dana Bantuan Seroja bagi korban bencana Seroja di NTT.
Menurut Yunus, sampai saat ini masih ada Rp 800 miliar dana bantuan Seroja yang belum bisa dicairkan dengan alasan belum ada dana pendamping dari Pemda.
"Memang penyaluran dana Seroja di NTT masih sangat rendah progresnya. Sesuai data yang ada dana yang tersalurkan di seluruh NTT baru sekitar 2 persen dan DPRD mewanti-wanti, jika tidak cepat dicairkan maka bisa ditarik kembali oleh BNPB," kata Yunus, baru baru ini.
Dijelaskan, Komisi V DPRD NTT sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait BPBD NTT.
Dikatakan, masih ada dana sebesar Rp 800 miliar yang belum tersalurkan.
"Kendalanya bahwa tidak ada dana pendamping. Dana pendamping ini harus dialokasikan dari APBD kabupaten dan kota," katanya.
Menurut Yunus, jika pemda tidak menyiapkan dana pendamping, maka dana bantuan tersebut juga tidak bisa dicairkan.
"Jadi masih ada daerah yang dana bantuan Seroja ini belum dicairkan akibat pemda tidak siap dana pendamping," ujarnya.
Yunus yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT ini mengharapkan, dengan kondisi tersebut,maka pemda bisa segera mengalokasikan anggaran saat pembahasan RAPBD tahun 2022.
"Jika tidak juga,maka kami wanti-wanti bahwa dana ini bisa ditarik kembali oleh BNPB.
Oleh karena itu, Komisi V DPRD NTT berencana untuk ke BNPB agar mencarikan solusi terkait persoalan ini," kata Yunus.
Sedangkan soal imbauan kepada masyarakat, Yunus mengatakan, semenjak adanya bencana Seroja, pihaknya sudah banyak memberikan imbauan.
Baca: Kinerja Kadis Buruk Harus Dievaluasi & Jangan Dipakai Lagi
"Selama ini kita imbau terus kepada masyarakat agar bersabar dan ini seperti kita seperti pemberi harapan palsu (PHP) kepada masyarakat," katanya.
Dia juga mengatakan, pihaknya mengakui selain bencana alam Badai Seroja, adanya Pandemi Covid-19 juga sangat berdampak pada fiskal, namun digarapkan pemerintah bisa segera melakukan proses sesuai aturan yang ada agar bantuan tersebut bisa segera diterima masyarakat. Dilansir dari Kupang.tribunnews.com.
