Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Veronika Lake, S.ST, MM mendorong pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyusun skala prioritas kegiatan serta anggaran berbasis masyarakat setelah dana transfer ke daerah (TKD) dipotong oleh pemerintah pusat.
Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang merinci pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp.50,59 triliun.
Beleid itu menetapkan penyesuaian pencadangan transfer ke daerah dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 sebagaimana arahan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Sebagai imbas dari dana transfer ke daerah tersebut, seluruh paket proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun anggaran 2025 dipastikan ditiadakan. Karena pemerintah daerah akan menghemat sebesar Rp. 48 miliar.
“Mengutip penjelasan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten TTU, Eduardus Usboko, menyampaikan bahwa kebijakan ini mencakup seluruh proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik. Akibatnya, sektor infrastruktur, terutama pada proyek jalan, irigasi, dan sanitasi yang dikelola oleh PUPR TTU yang berguna bagi masyarakat banyak tidak dijalankan,” kata Veronika, pada Selasa (25/2/2025).
Sambil menyayangkan pemotongan dana TKD dari pemerintah pusat ke Kabupaten TTU, anggota DPRD Dapil V Kabupaten TTU tersebut mendorong Bupati-Wakil Bupati terlantik untuk meningkatkan PAD dan menyusun prioritas anggaran dan kegiatan yang berbasis masyarakat.
“Saatnya Bupati-Wakil Bupati melakukan optimalisasi PAD dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, diantaranya meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi pemungutan,” jelasnya.
Veronika juga menyarankan agar pemda TTU harus fokus mengembangkan sektor unggulan dengan mengidentifikasi dan mengembangkan sektor unggulan daerah yang potensial menghasilkan PAD seperti pertanian, pariwisata dan insdustri kreatif.
“Salah satu contohnya adalah mengolah lahan-lahan pemda yang selama ini menjadi lahan tidur untuk ditanam dan dimanfaatkan, agar ada penghasilan dari lahan tersebut. Sementara itu di sentra-sentra pariwisata pemda harus membangkitkan UMKM, agar jika semakin maju maka ada kontribusi ke daerah,” ungkapnya.
Terkait dana TKD yang dipotong ke TTU, Veronika menyarankan agar segera melakukan realokasi kegiatan dan refocussing anggaran di berbagai sektor, dengan mendahulukan kegiatan dan anggaran yang berdampak bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemda dan DPRD perlu duduk bersama untuk menyisir anggaran dan kegiatan, agar fokus kepada program peningkatan PAD dan pemberdayaan ekonomi masyarakat TTU,” pungkasnya.
Sumber: indonesiasatu.co
