Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Prof Dr Darmadi Durianto, SE, MB mengajak publik meminta pemerintah untuk jernih dan jujur melihat kondisi perekonomian nasional.
Langkah ini diperlukan untuk dapat melakukan langkah-langkah perbaikan.
Hal ini menyusul Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan pada kuartal IV 2024 perekonomian tercatat tumbuh sebesar 5,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,98%, investasi (pembentukan modal tetap bruto) 5,03%, konsumsi pemerintah 4,17%, ekspor 7,63% dan dikurangi impor yang tumbuh 10,36%.
Baca: Ganjar Tegaskan Seluruh Kader PDI Perjuangan Taat Pada Aturan
Dengan demikian, sepanjang tahun 2024 ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy), dengan rincian komponen konsumsi rumah tangga tumbuh 4,94% (y-o-y), investasi 4,61%, konsumsi pemerintah 6,61%, serta ekspor dan impor tumbuh masingmasing 6,51% dan 7,95%.
"Jangan sekedar memberikan pernyataan normatif bahwa ekonomi nasional tetap solid seperti yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian dalam siaran persnya. Pertama, realisasi pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,03% meleset dan lebih rendah dari target pertumbuhan di dalam APBN 2024 yang di tetapkan sebesar 5,2%, apalagi jika dibandingkan dengan target RPJMN yang di tetapkan 6,2-6,5% pada tahun 2024. Kegagalan tersebut semakin terlihat jika kita bandingkan dengan janji Presiden Joko Widodo yang optimis pertumbuhan bisa mencapai 7%. Kata Darmadi.
Kedua sambung Darmadi, pemerintah harus mengakui bahwa artinya pertumbuhan ekonomi kita berada pada tren yang terus melambat, dari 5,31% pada tahun 2022, menjadi 5,05% pada tahun 2023 dan terus melambat menjadi 5,03% pada tahun 2024 ini.
"Kedua fakta ini harusnya secara ksatria diakui sehingga kemudian membangun kepekaan dan kewaspadaan bagi kita semua melakukan antisipasi dan berbagai perbaikan," tambah Darmadi.
Banyak hal yang harus diperhatikan dan ini juga masih menjadi tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2025 ini. Misalnya saja konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional pada saat ini dengan porsi lebih dari 54% hanya mampu tumbuh 4,94% atau di bawah pertumbuhan secara keseluruhan.
"Artinya ada persoalan daya beli yang dirasakan masyarakat, dan ini sejalan dengan data BPS sebelumnya yang menyebutkan bahwa banyak masyarakat kelas menengah yang turun kelas menjadi menuju kelas menengah, rentan miskin atau bahkan menjadi miskin." terang Anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta III ini.
Terbatasnya daya beli masyarakat juga disebabkan oleh sulitnya memperoleh pekerjaan dan diperparah dengan maraknya kejadian PHK pada tahun 2024 lalu. Hal ini juga sejalan dengan data ketenagakerjaan yang secara implisit menyebutkan setidaknya ada lebih dari 19 juta orang yang sedang mencari pekerjaan yang terdiri dari mereka yang menganggur dan juga setengah menganggur.
Sementara komponen lain pembentuk PDB yang di harapkan dapat mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pertumbuhan nasional yakni investasi hanya mampu tumbuh sebesar 4,61%. Dengan kata lain UU Cipta Kerja yang dilahirkan dengan berbagai pro dan kontra serta energi yang demikian besar, hingga saat ini belum memberikan hasil yang signifikan terhadap percepatan investasi dan juga penciptaan lapangan kerja.
Melihat beberapa hal tersebut, politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa kita harus tetap waspada bahwa pertumbuhan ekonomi yang terbatas pada tahun 2024 lalu dapat terulang di tahun 2025 ini bahkan jika tidak segera diantisipasi hal yang lebih buruk bisa saja terjadi.
Baca: Ganjar Pranowo Pertanyakan Hasil Penghitungan Cepat Sementara
"Pertama, dorongan terhadap daya beli masyarakat hingga saat ini belum terlihat ada tanda-tanda perbaikan, bahkan sejak awal tahun publik sudah di hadapkan dengan persoalan langkanya elpiji 3 Kg di tengah masyarakat. Meskipun elpiji di peruntukan bagi masyarakat tidak mampu, namun masih banyak digunakan oleh masyarakat kelas menengah bahkan kelas atas sekalipun, sehingga perubahan sistem distribusi dan tata cara pembelian secara umum akan menekan daya beli dan konsumsi rumah tangga." Papar Darmadi
Kegiatan investasi juga belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, bahkan langkah kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump berpotensi berdampak negatif terhadap kegiatan investasi di Indonesia. Sementara belanja pemerintah yang memiliki pertumbuhan tinggi pada tahun 2024 lalu yakni sebesar 6,61%, kemungkinan besar tidak terjadi di tahun 2025 ini melihat kebijakan pemangkasan/penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini.
Untuk itu, meskipun dengan komposisi “tim ekonomi” yang relatif sama dengan sebelumnya, diharapkan pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bahwa kesejahteraan rakyat haruslah diutamakan, menjamin daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang layak, ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat harus menjadi perhatian serius dari seluruh pihak.
"Kemudahan perizinan dan kepastian hukum harus benar-benar ditegakkan agar mendorong masuknya investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Serta penggunaan anggaran untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan kelompok elit serta melayani kebutuhan para pejabat." Tutup Darmadi.
