Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengimbau satuan tugas impor ilegal bentukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak gegabah dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Menurutnya, jika salah menerapkannya justru bisa berdampak terhadap perekonomian secara serius.
Hal itu disampaikan Darmadi saat menanggapi rencana satgas impor ilegal, Kemendag yang segera diaktifkan.
"Imbauan kami sebagai wakil rakyat, jangan razia di pasar-pasar. Mereka hanya pedagang kecil bukan pemodal besar. Jangan pakai jurus dewa mabuk dan serampangan mentang-mentang nantinya diberikan kewenangan. Ini kami imbau dan ingatkan jangan salah langkah supaya tidak kontraproduktif," sindir Politikus PDI Perjuangan itu.
Baca: PDI Perjuangan Akan Umumkan Sikap Politiknya di Kongres 2025
Sebab, lanjut dia, jika berkaca pada peristiwa masa lalu yang juga Kemendag saat itu membentuk satgas soal perdagangan hasilnya kontraproduktif.
"Dulu juga pernah ada razia ke para pelaku UMKM pasca adanya Permendag Nomor 72 dan 73 Tahun 2015. Hasilnya para pelaku UMKM saat itu jadi cemas dengan usahanya, kalau sudah cemas jelas akan berdampak pada kegiatan ekonomi rakyat. Mereka jadi objek penindasan oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mengatasnamakan kebijakan. Sekali lagi, jangan sampai kasus dulu terulang kembali," ungkapnya.
Darmadi mengungkapkan, banyak para pelaku UMKM resah dengan adanya isu bahwa satgas impor ilegal bakal melakukan razia ke tempat-tempat di mana para pelaku UMKM berusaha.
"Saya khawatir jika info-info razia dibiarkan, maka akan merusak sistem perdagangan dalam negeri, pelaku UMKM akan dihantui kecemasan. Saya kira Kemendag harus pastikan bahwa satgas impor ilegal hanya fokus pada importir-importir yang nakal," tandasnya.
Selain itu, berdasarkan informasi yang didapatnya, Darmadi mengungkapkan, barang-barang impor ilegal diduga sudah masuk sampai keseluruh pasar-pasar dan toko seluruh Indonesia.
"Satgas mestinya bisa mendeteksi secara dini dari hulunya (tindak importir-importir yang nakal sejak dari hulu). Bagaimana coba satgas bisa selesaikan barang impor ilegal yang sudah merembes keseluruh Indonesia. Saya kira mereka gak akan mampu tangani itu," tegasnya.
Darmadi mengingatkan, untuk menekan peredaran barang impor dengan merazia para pelaku UMKM justru tidak tepat sasaran.
"Kalaupun nantinya satgas impor ilegal mau razia harusnya dilakukan ke importir yang impor barang ilegal atau distributor ilegal. Kalau UMKM yang disasar, nanti toko-toko pada tutup semua. Dan bisa menganggu perekonomian. Saya kira ini harus dipikirkan. Mitigasnya harus mendalam sebelum bekerja," tandasnya.
Tak hanya itu, menurutnya, razia paling pas dilakukan di pintu gerbang tempat keluar masuk barang-barang impor.
Baca: Adian, Ganjar, Ahok Diyakini Tingkatkan Kinerja PDI Perjuangan
"Razia bisa dilakukan sejak barang masuk pelabuhan paling tepat,karena di sini tempat datangnya barang-barang impor. Jangan terkesan cari muka, gagah gagahan, jangan lucu-lucuan di ruang publik. Satgas harus bekerja atas nama kepentingan rakyat bukan kepentingan segelintir kelompok," sindirnya lagi.
Darmadi kembali mengingatkan, razia yang rencananya akan dilakukan dikhawatirkan jadi ajang oknum-oknum nakal untuk menindas para pelaku UMKM.
Darmadi berpesan agar Pemerintah lebih menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat bukan menindasnya.
"Kontribusi UMKM kepada negara tak bisa dianggap enteng, jangan terus mereka di dzholomi. Founding father kita bung Karno padahal dah mewanti-wanti ekonomi harus berlandaskan pada prinsip berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Bagaimana mau berdikari UMKM kita kalau satu kakinya dipotong," sindirnya.
