Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengkritik keras kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESSDM yang mengharuskan distribusi LPG 3 kg hanya boleh dilakukan agen atau pangkalan yang resmi memiliki izin dari Pertamina.
Diketahui, kebijakan distribusi tersebut mulai diberlakukan pada 01 Februari 2025 kemarin.
Baca: Ganjar Pranowo Berkomitmen Hadirkan Pemerataan Pembangunan
Darmadi melanjutkan, imbas kebijakan tersebut banyak rakyat saat ini dibikin sengsara.
"Saya prihatin lihat fenomena rakyat kita beberapa hari ini antre untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Ini seperti suasana zaman penjajahan," sindir Politikus PDI Perjuangan itu kepada wartawan, Senin (03/02/2025).
Darmadi mengatakan, jika problemnya soal kebocoran anggaran subsidi bukan lantas membuat kebijakan yang berimplikasi negatif pada kehidupan rakyat banyak.
"Rakyat ini lagi susah, daya beli lagi turun ditambah lagi kelangkaan LPG 3 kg ya makin terhimpit mereka. Kebijakan mestinya dibuat dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, jangan asal eksekusi begitu saja," tandasnya.
Darmadi juga menegaskan, dengan melarang para pengecer menjual LPG 3 kg nantinya bisa berefek pada perekonomian.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
"Mereka itu kan UMKM ujung tombak atau tulang punggung ekonomi bangsa dan negara ini. Kalau mereka dimatikan, ekonomi bisa terguncang," tegasnya.
Darmadi menduga, kebijakan distribusi LPG 3 kg jangan-jangan hanya untuk memberikan peluang kepada para pemodal yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
"Patut dicurigai karena gak mungkin para pengecer beralih status jadi pangkalan. Syarat dan modalnya saja untuk beralih status jadi pangkalan begitu besar dan ini hanya bisa dipenuhi para pemodal. Janganlah wong cilik disuruh bertarung dengan raksasa besar (pemodal) mereka bisa terhempas," lirihnya.
