Jakarta, Gesuri.id - Pemerintahan Prabowo-Gibran diminta untuk segera untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja yang menjadi janji kampanyenya di Pilpres 2024.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Agustus 2024, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang, sementara 11,56 juta lainnya berstatus setengah pengangguran.
“Ini berarti mereka masih membutuhkan pekerjaan tambahan,” ujar Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Prof Dr Darmadi Durianto, Minggu (9/2).
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Apalagi, dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah sektor industri mengalami kontraksi, mengakibatkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai daerah.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar PHK di tahun 2024, dengan total 24.013 tenaga kerja terdampak.
Kontraksi di sektor ini tercermin dalam Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang masih berada di zona kontraksi (49,2) per September 2024, menunjukkan perlambatan aktivitas industri.
Faktor eksternal seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, serta ketidakpastian ekonomi global turut berdampak pada investasi dan daya beli masyarakat. Meski pemerintah mengklaim investasi asing masih masuk ke Indonesia, hal tersebut belum cukup untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang signifikan.
Di tengah situasi ini, kata dia, publik menantikan langkah konkret dari pemerintah untuk memenuhi janji kampanye terkait penciptaan 19 juta lapangan kerja. “Jika mengacu pada data tenaga kerja saat ini, setidaknya diperlukan tambahan lebih dari 19 juta pekerjaan untuk mengakomodasi pengangguran dan setengah pengangguran yang ada,” ujarnya.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Dia menilai pemerintah perlu merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih strategis dan terukur. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki target serapan tenaga kerja yang jelas, dengan indikator pencapaian yang dapat dievaluasi secara berkala.
Selain itu, reformasi di sektor industri, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan pekerjaan juga menjadi faktor krusial dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Kata dia, Presiden Prabowo sendiri pernah menegaskan bahwa setiap menteri yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat harus segera dievaluasi. Oleh karena itu, publik menunggu langkah nyata dari kabinet Prabowo-Gibran dalam mewujudkan janji besar yang telah disampaikan kepada masyarakat.
