Ikuti Kami

Darmadi Durianto Pesimis dengan Target Pendapatan BUMN Pangan Pada RKAP 2025

Darmadi menuturkan, Dirut ID Food sebelum era Ghimoyo, sudah menjanjikan target pendapatan yang serupa. Namun, target tersebut tak tercapai.

Darmadi Durianto Pesimis dengan Target Pendapatan BUMN Pangan Pada RKAP 2025
Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto.

Jakarta, Gesuri.id - Komisi VI DPR RI pesimis dengan target pendapatan BUMN Pangan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 yang dipatok naik Rp9,22 triliun dari tahun sebelumnya.

"Ini saya lihat, kenaikan pendapatan dalam RKAP 2025, ibu, Bapak Dirut yang terhormat, itu naiknya cukup banyak. Dari mana ini barang ini mau dinaikkan? Hampir Rp9 triliun lho, pak," ujar Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto dalam RDP.

Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional

Darmadi mempertanyakan, bagaimana cara perusahaan mengejar pendapatan jumbo tersebut pada tahun ini. Ia mengingatkan, agar perseroan tidak memasang target pendapatan muluk-muluk, namun tidak mampu merealisasikannya.

Terlebih lagi, Darmadi menuturkan, Dirut ID Food sebelum era Ghimoyo, sudah menjanjikan target pendapatan yang serupa. Namun, target tersebut tidak tercapai.

"Saya enggak mau Pak Dirut nanti tahun depan ke kita, naiknya cuma Rp1 triliun, padahal janji bapak Rp8-9 triliun, Pak Dirut. Ini kan kredibilitas bapak apakah yakin angka segini? Kalau saya kejar di 2026, bapak sudah janji, saya bilang," ucapnya.

Itu sebabnya, Darmadi menyarankan supaya Dirut ID Food yang baru, Ghimoyo, mengkaji kembali target pendapatan dalam RKAP 2025.

Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029

Menurutnya, beberapa langkah yang perlu dilaksanakan BUMN Pangan itu, yakni memberikan penugasan kepada BUMN anak usahanya. Kemudian, mengubah kultur atau kebiasaan top down management ID Food, salah satunya dengan cara mengadopsi pola manajemen pihak swasta.

"Nah, bapak review kembali ini semua. Juga ada peningkatan profit yang luar biasa dari mana juga ini?" tekan Darmadi.

"Dan banyak RKAP, bapak harus review kembali di sini karena banyak yang tidak masuk akal, Pak Dirut. Saya percaya Pak Dirut belum review ini karena baru (menjabat)," imbuhnya.

Quote