Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengungkapkan sejumlah pengusaha dalam negeri tengah gelisah akan keberadaan sejumlah pabrik asal China yang di relokasi ke Indonesia.
Pasalnya, sejumlah pabrik asal China tersebut diduga tidak menaati aturan regulasi yang ada. Tak hanya tak taat akan regulasi, perusahan-perusahaan asal China tersebut juga diduga atau disebut-sebut membuat perusahaan domestik tidak bisa bersaing.
"Saya dapat informasi dan keluhan dari para pengusaha dalam negeri yang mengeluhkan keberadaan pabrik-pabrik asal China terutama pabrik-pabrik yang menyediakan barang-barang industri seperti besi baja. Keberadaan mereka dikeluhkan pengusaha-pengusaha dalam negeri karena diduga melakukan praktik usaha yang kurang baik," ungkap Bendahara Megawati Institute kepada Gesuri.id.
Baca: Darmadi Bangga Akan Prestasi Bergengsi Yang Diraih BRI
Darmadi kembali mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, perusahaan-perusahaan asal China tersebut juga banyak yang tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebagaimana menjadi ketentuan yang sudah berlaku di negara ini.
"Kalau memang benar seperti itu ini sangat merugikan negara dan merugikan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Pemerintah harusnya peka terkait persoalan semacam ini karena dampaknya bisa membuat iklim usaha di kita kurang bagus," tandasnya.
Oleh karenanya, Darmadi pun meminta agar stakeholder terkait melakukan pengawasan lebih ketat lagi.
"Kemenperin, Kemendag, KemenInvestasi, KPPU harus melakukan pengawasan secara ketat. Jangan sampai perusahaan-perusahaan kita gulung tikar nantinya," tegasnya.
Darmadi kembali menegaskan, jika investasi asing tidak berdampak positif terhadap bangsa dan negara ini sebaiknya keberadaan mereka ditinjau kembali.
"Harus dievaluasi keberadaannya. Buat apa ada investasi jika tak berdampak positif terhadap bangsa dan negara ini. Buat apa ada investasi kalau hanya merusak daya saing di dalam negeri. Ini persoalan serius yang harus segera dipecahkan bersama-sama," tandasnya.
Darmadi memastikan informasi dan keluhan dari para pengusaha dalam negeri yang diterimanya akan di bawa ke dalam forum resmi di DPR RI.
"Kita akan bawa persoalan ini dan sampaikan ke stakeholder terkait dalam forum rapat resmi nantinya. Kami di Komisi VI DPR akan membawa aspirasi ini untuk dibicarakan dengan kementerian-kementerian terkait," ujar Legislator dari dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Utara, Barat dan Kepulauan Seribu itu.
Sebelumnya, sejumlah perusahaan-perusahaan milik pengusaha dalam negeri mengeluh terkait keberadaan perusahaan-perusahaan asal China yang bergerak dibidang manufaktur seperti besi baja.
Keluhan tersebut mencuat dan disampaikan para pengusaha dalam negeri kepada Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto saat melakukan kegiatan serap aspirasi di dapilnya.
Salah satu pengusaha dalam acara kegiatan serap aspirasi tersebut mengungkapkan bahwa keberadaan pabrik-pabrik asal China yang beroperasi di Indonesia saat ini melakukan kegiatan usahanya tanpa mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.
"Dalam keadaan market sepi ini banyak sekali pabrikan relokasi dari China yang jualan barang tanpa PPN. Ini kita bicara bukan pabrik-pabrik kecil tapi pabrik yang omsetnya bisa Trilliun-an," ungkap Pengusaha tersebut.
Tak hanya itu, dia juga mengatakan, sejumlah pabrik asal China tersebut diduga tidak memenuhi kewajibannya dalam hal membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diwajibkan pemerintah Indonesia.
Tentu saja, kata dia, kondisi demikian membuat daya saing perusahaan-perusahaan lokal terdampak cukup serius.
"Pabrik domestik tidak bisa bersaing karena sekarang tidak berani lagi main pajak. Kalau ketangkap kan kita tinggal di hidup di Indonesia? Kalau pabrik-pabrik China yang ada di Indonesia ini berani saja. Kalau ketangkap paling ganti orang pulang ke China. Dan anehnya, sampai sekarang jarang sekali yang ketangkap. Dengar kabar pernah diperiksa, tapi setelah itu diam lagi," keluh dia.
Baca: PDI Perjuangan Dorong Kader Bangun Kekuatan Keyakinan dan Ide
Yang lebih memprihatinkan lagi, sambung pengusaha tersebut, ketidakpatuhan mereka terhadap regulasi yang ada di negara ini karena diduga mendapat perlindungan dari oknum-oknum tertentu.
"Selain merugikan negara Trilliunan setiap tahun, praktek bakcup seperti ini juga merusak dan mematikan persaingan lokal. Bagaimana cara menghadapi persoalan ini?" lirihnya.
Adapun yang banyak dikeluhkan para pengusaha lokal, kata dia, terkait keberadaan produk besi baja yang merembes ke pasaran tanpa aturan yang jelas.
"Contoh barang yang saya sampaikan adalah di besi baja, terutama di long produk seperti besi beton yang dijual eceran di toko-toko bangunan dan besi wirerod," paparnya.
