Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPRD Kalimantan Barat, Muhammad Darwis, meminta agar sistem barcode dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dihapus.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, justru semakin menyulitkan dalam memperoleh BBM.
“Sistem ini seharusnya dirancang untuk mempermudah masyarakat, bukan menambah beban dalam proses pembelian BBM. Jika dalam praktiknya justru menyulitkan, maka sebaiknya dihapus,” kata Darwis di Pontianak, Selasa.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Ia juga menyoroti dugaan korupsi di PT Pertamina yang dikabarkan telah merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Menurutnya, kasus ini semakin menunjukkan bahwa sistem pengelolaan BBM di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu segera dibenahi.
"Selama ini masyarakat percaya bahwa BBM yang mereka beli asli dan sesuai standar. Namun, adanya dugaan pengoplosan justru merugikan konsumen karena dapat mempercepat kerusakan kendaraan," ujarnya.
Darwis menilai sistem barcode yang diterapkan di SPBU belum mampu memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Ia menilai, apabila di tingkat atas masih terjadi kecurangan, maka penggunaan barcode tidak akan efektif dalam mencegah penyimpangan.
"Jika masalah utama ada di tingkat pengelolaan, maka barcode ini menjadi tidak berarti. Masyarakat tetap dirugikan dan harus menghadapi kesulitan dalam mendapatkan BBM," tambahnya.
Sebagai solusi, Darwis meminta gubernur baru Kalimantan Barat untuk mengambil langkah konkret dengan menghapus sistem barcode pada SPBU di wilayahnya. Menurutnya, langkah tersebut akan mempermudah masyarakat dalam mengakses BBM bersubsidi.
Ia juga mengacu pada kebijakan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Muzakir Manaf, yang telah mengusulkan penghapusan sistem barcode dalam pembelian Pertalite karena dinilai tidak memberikan manfaat signifikan.
Baca: Hasto Tegaskan Dukungan ke Ganjar Solid dan Terkonsolidasi!
"Kita membutuhkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Jika gubernur berani mengambil keputusan ini, saya akan mendukung sepenuhnya," ujarnya.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengusulkan agar pemerintah daerah segera membentuk tim independen yang bertugas mengawasi kualitas BBM di seluruh SPBU di Kalimantan Barat.
"Pemerintah daerah harus memastikan BBM yang dijual di SPBU sesuai dengan standar, sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan akibat dugaan BBM oplosan," tuturnya.
