Bandung, Gesuri.id - Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kaltara, Deddy Sitorus meminta dengan tegas perhatian serius dari menteri BUMN dan PLN terkait pembenahan listrik di Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat perbatasan.
Baca: Garuda Indonesia Tak Boleh Ditutup, Ada Ancaman Monopoli
Hal ini diutarakan Deddy saat menggelar kunjungan kerja reses dengan mitra Kementerian Perdagangan, BNI, BTN dan PLN, Kamis (21/10).
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan terkait PLN, dirinya sudah banyak dibantu oleh pihak PLN di lapangan. Akan tetapi yang menjadi kendala permasalahan listrik di Kaltara adalah penyambungan listrik gratis.
"Saya juga minta tolong dibantu untuk penyambungan gratis, kasihan orang-orang kita di perbatasan yang selalu dibaiakan. Saya minta pimpinan dan pihak PLN lain kali kita coba kita ke Kaltim dan Kaltara, supaya menjadi perhatian. Di sana masih 169 desa, cuman diaggarkan 50 milliar untuk percepatan listrik. Saya minta tolong untuk pembenahan di perbatasan," ujarnya.
Tolong pak, kata Deddy, batu baranya dari sana (Kaltim-Kaltara) tapi gelap gulita dari zaman Belanda sampai sekarang. Saya mohon sekali lagi untuk perhatiannya.
"Yang kedua terkait PLTSA, saya mendengar bahwa PLN relatif relate dengan PLTSA, padahal itu penugasan strategis, dan terkait tanggungjawab internasional kita terhadap perubahan iklim," tegasnya.
Selain itu, Deddy menyoroti agar perhatian PLN dan BUMN segera memperbaiki dan membenahi persoalan listrik bagi masyarakat, khususnya masyarakat perbatasan dan terisolir yang sampai hari ini belum menikmati listrik. Hal ini menurutnya penting agar tidak menjadi beban pemerintahan ketika sudah berakhir masa jabatan.
"Saya paham memang kondisi daripada PLN yang secara keuangan, dan menurut saya suatu saat akan jadi bom waktu juga untuk kementrian BUMN, tetapi hal yang sudah diputuskan oleh negara tentu kita tidak ingin menjadi PR yang tertinggal, karena nanti akan jadi beban pemerintahan, ketika sudah berakhir," katanya.
Baca: Rapor Merah 4 Tahun Gubernur Anies Sudah Tepat
Selanjutnya, Anggota DPR RI Komisi VI menilai, pihak PLN harus meningkatkan efisiensi baik tugas dan tanggungjawabnya dalam mengurus masalah listrik.
"Ini saya tuntut juga semua perbaikan dan efisiensi di PLN, saya kira sedang mengalami masalah yang berat, tetapi bersama-sama kita pasti bisa mengatasi," tutupnya.
Kontributor: Yogen.
