Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mendsak PT Pertamina percepat program digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Program digitalisasi diperlukan untuk mengetahui distribusi bahan bakar minyak, khususnya yang bersubsidi.
Menurut Deddy, tujuannya supaya distribusi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Deddy menyatakan, program tersebut juga sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai keberlanjutan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga.
Baca: Deddy Minta Keluarkan Larangan Perjalanan dari dan ke China
“Digitalisasi SPBU ini penting untuk segera dirampungkan,” kata Deddy dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (30/1).
Deddy menuturkan, program itu harus secepatnya diimplementasikan, khususnya di SPBU yang berdekatan dengan kawasan industri, pertambangan, dan bisnis skala besar lainnya.
Sebab, di wilayah yang berdekatan dengan kawasan industri, sering terjadi kelangkaan BBM. Misalnya seperti yang terjadi di Kalimantan Utara, Sulawesi, dan daerah lainnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, kelangkaan BBM memang dipicu beberapa hal di antaranya dugaan kecurangan. Pasalnya BBM bersubsidi di SPBU dijual untuk kebutuhan industri.
Efek domino dari kelangkaan BBM itu sangat merugikan masyarakat karena mengganggu produktivitas dan laju perekonomian rakyat.
“Kelangkaan BBM itu mengakibatkan rakyat harus rela mengantre berkilometer, bahkan menginap berhari-hari untuk mendapatkan BBM. Kelangkaan BBM juga menyebabkan angkutan umum dan truk pengangkut produksi rakyat tidak bergerak, sehingga seringkali rusak di lapangan. Jadi efek dominonya sangat terasa di daerah dan sungguh merugikan,” ungkap Deddy.
Anggota Panja BUMN Energi tersebut optimistis digitalisasi SPBU akan memudahkan Pertamina menekan kebocoran. Dikarenakan masih banyak laporan masyarakat mengenai BBM bersubsidi yang dijual ke industri. Apabila kebocoran dapat ditekan, maka kinerja Pertamina akan lebih efisien dalam hal laba dan melayani kebutuhan masyarakat.
“Banyak laporan soal solar bersubsidi di SPBU sering dijual ke industri. Jika benar BBM bersubsidi itu dijual ke industri, tentu saja mengurangi laba pertamina dan menguntungkan segelintir pemburu rente,” kata Deddy.
Rencana menjalankan program digitalisasi SPBU Pertamina ini muncul sejak 2018, namun hingga kini belum terlaksana sesuai rencana. Pertamina ingin menjangkau 5.518 SPBU, tapi hingga 12 Desember 2019 baru 2.539 SPBU. Pilot project digitalisasi SPBU ini dimulai di 10 SPBU pada 3 September 2018, di antaranya adalah SPBU di Tol Cipali arah Bandung dan SPBU di Fatmawati, Jakarta Selatan.
Baca: Sikap ICW Akan Kasus Korupsi Bupati Bengkalis Dipertanyakan
“Dengan digitalisasi, jadi bisa lebih mudah memantau berapa BBM yang dibeli SPBU, berapa yang dijual, sisa stok berapa. Jadi monitoringnya lebih jelas dan bisa menekan peluang terjadinya kecurangan,” ujar Deddy.
Program ini bekerja sama dengan Telkom yang memasang sensor pada tangki pendam di SPBU dan pada keran penyaluran BBM dari dispenser hingga ke pipa pengisian. Sensor ini bisa dijalankan dengan teknologi 3G jika di lokasi SPBU tidak tersedia teknologi 4G.
