Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR-RI dari Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan kejanggalan distribusi APD (Alat Pelindung Diri) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara.
Baca: Tangkal Corona, Stephanie Bagikan Hand Sanitizer Pada Rakyat
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan, pada hari Minggu (22/3) malam, dirinya mendapat informasi dari Tim Gugus Tugas Covid-19 bahwa APD dan banguan lainnya telah siap didistribusikan ke daerah. Sebagian besar APD itu adalah yang dijemput langsung oleh pesawat Hercules milik TNI, dan sebagian lainnya dari hasil pembatalan ekspor ke Korea selatan.
"Informasi yang saya terima adalah Kalimantan Utara mendapat jatah sekitar 2000 set APD yang sangat diperlukan oleh tenaga medis yang menjadi ujung tombak penanganan korban Covid-19. Informasi ketersediaan APD itu langsung saya sampaikan kepada Gubernur Kaltara melalui pesan WA," ujar Deddy di akun Facebooknya, baru-baru ini.
Deddy melanjutkan, informasi yang diunggah oleh Pemprov di website dan media sosial, sama dengan capture dokumen yang dia dapat dari sumber di BNPB.
Namun, pada Kamis (26/3) Deddy mengaku sangat kaget melihat brosur digital yang tersebar di media sosial tentang distribusi APD oleh Pemprov Kaltara.
"Setelah saya hitung, jumlah APD yang disebarkan oleh Gugus Tugas Provinsi hanya berjumlah 66 set! Saya sudah mencoba langsung mengklarifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, tetapi yang bersangkutan hanya membaca WA tanpa melakukan klarifikasi maupun konfirmasi," tegas Deddy, yang merupakan Anggota Komisi VI DPR ini.
Beberapa pertanyaan pun muncul di benak Deddy. Pertanyaan terpenting adalah,mengapa ada perbedaan angka antara yang dikirimkan oleh BNPB Pusat dengan yang kemudian didistribusikan ke Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara? Deddy mempertanyakan, apakah informasi yang datang dari BNPB Pusat dan informasi yang diunggah oleh Pemprov itu bukan angka sebenarnya.
"Jika benar bahwa APD yang diterima oleh Pemprov Kaltara adalah 2000 set, mengapa yang didistribusikan hanya sebanyak 66 set? Dasar dan kriterianya apa? Apakah sudah dipertimbangkan dengan baik? Mengapa begitu jauh selisihnya antara yang diterima dan yang didistribusikan?" tanya Deddy.
Deddy juga mempertanyakan, apakah distribusi APD ini adalah tahap awal dan akan disusul dengan pengiriman berikutnya ke daerah. Kalau benar begitu, kapan dan bagaimana penjadwalannya agar para Satgas dan tenaga medis di daerah bisa membuat perencanaan.
" Informasi ini harus jelas agar tidak menimbulkan syak wasangka yang akan merugikan Pemprov sendiri!!" tegas Deddy.
Kemudian, khusus Kabupaten Malinau, Deddy mempertanyakan minimnya distribusi APD yang hanya 3 set dan tidak adanya “baju cover all” yang sangat dibutuhkan untuk penanganan korban kritis diruang isolasi.
Padahal, lanjut Deddy, sepengetahuan dirinya RSUD Malinau adalah tumpuan warga di daerah Kabudaya dan Kabupaten Tana Tidung mengingat jaraknya yang dekat dibanding ke Nunukan atau Tarakan.
" Pada saat yang sama Kabupaten Tana Tidung justru mendapatkan 10 set pelindung cover all! Ada apa, mengapa terjadi diskriminasi??"ujar Deddy.
Baca: Aksi Nyata PDI Perjuangan Mempawah Hulu Lawan Covid-19
Deddy mengingatkan bahwa Kaltara itu merupakan daerah perbatasan yang dikepung oleh daerah-daerah yang sudah terjangkit wabah corona seperti Sabah, Philipina, Taiwan, bahkan China. Karena itu, daerah ini sangat rentan karena begitu banyak pintu masuk melalui darat, laut dan udara.
Belum lagi dengan tersebarnya penduduk di perbatasan dan menumpuknya penduduk di Tarakan dan Nunukan, serta fasilitas kesehatan pendukung yang sangat terbatas untuk melawan wabah.
"Saya berharap Pemprov Kaltara segera mengklarifikasi informasi tentang distribusi APD yang sangat dibutuhkan oleh tenaga medis di daerah! Kalau mereka tertular, siapa yang akan merawat para korban? Ingat, kita tidak mungkin berharap ada bantuan tenaga medis dari luar daerah!" pungkas Deddy.
