Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan sebenarnya pihaknya tidak pada posisi menentang kebijakan tersebut, terlebih hal itu merupakan janji Presiden Jokowi untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan.
"Saya tahu NU sudah menerima dengan baik, saya kira itu kita patut apresiasi. Meskipun organisasi keagamaan lain menolak cenderung. Saya gak tahu Muhammadiyah katanya masih mikir-mikir. Walaupun di publik kita sudah mendengar cenderung ke arah menolak. Saya ingin sampaikan di sini, benar apa yang dikatakan oleh PGI dan KWI karena sebenarnya untuk ormas agama yang ngurusin jalan ke surga itu, mereka lebih penting bagaimana dapat izin bangun rumah ibadah dari pada dapat konsesi tambang," tegasnya dalam Raker Komisi VI dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).
BaCa: PDI Perjuangan Tugaskan Ganjar Pranowo Dalam Pilkada Serentak
Meski begitu, ia mempertanyakan pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mengatakan pemberian izin kelola tambang tersebut didasarkan pada perjuangan ormas keagamaan untuk negeri.
Ia mempertanyakan, bagaimana dengan pihak lain yang juga berjuang untuk negeri, namun tidak memiliki hak yang sama.
"Anak cucu para pahlawan kita di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu? Juga masyarakat di pinggiran tambang itu, Pak? Kapan akan dihargai hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu, Pak?" tanya Deddy.
Selain itu, Deddy juga mempertanyakan soal keadilan bagi masyarakat adat dan penduduk asli di sekitar tambang. Ia menyebut, masyarakat Kalimantan yang setiap hari bekerja untuk tambang, hanya bisa 'gigit jari' melihat melihat banyaknya sumber daya alam mereka yang diambil.
BaCa: Ganjar: Perlu Ada Ruang 'Check and Balances' di Pemerintahan
"Masyarakat adat, penduduk asli, di mana hak mereka, Pak? Mereka yang berdiam dari ribuan tahun dari republik itu di Dapil saya Kalimantan Utara sana, ratusan kapal tiap hari ada di laut memindahkan batubara untuk diekspor keluar, mereka cuma gigi jari. Jangankan tambang, tanah mereka pun diambilin untuk yang namanya plasma dan ini yang sampai sekarang konflik semua Pak," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Untuk itu, besar harapan Deddy, agar pemerintah dapat berlaku adil. Tidak hanya memperhatikan salah satu elit saja.
"Ini kan ada dipikirkan juga Pak (keadilan untuk semua), terutama masyarakat asli di sana Pak, masyarakat setempat, banyak organisasi adat di Kalimantan Pak. Hampir semua desa, kecamatan itu ada lembaga adatnya Pak. Kapan mereka mendapatkan remah-remah kekayaan alam kita ini?" tanya Legislator Dapil Kalimantan Utara tersebut.
