Ikuti Kami

Deddy Sitorus: 90 Persen dari Ribuan Kasus Tanah di Era Jokowi Tidak Tuntas

Kasus tanah mencapai 6,3 juta hektare lahan dan 1,759 juta keluarga korban selama era pemerintahan Jokowi.

Deddy Sitorus: 90 Persen dari Ribuan Kasus Tanah di Era Jokowi Tidak Tuntas
Anggota Komisi ll DPR RI Deddy Sitorus.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI Deddy Sitorus menilai ribuan kasus tanah di era pemerintah Jokowi, sebanyak 90 persennya tidak tuntas hingga saat ini.

Ia mencatat kasus tanah mencapai 6,3 juta hektare lahan dan 1,759 juta keluarga korban selama era pemerintahan Jokowi sejak 2015 hingga 2023 sebanyak 90 persen tidak kelar-kelar juga urusannya. 

"Ini kalau saya lihatkan di sini hingga tahun 2025 itu baru 56 sertifikat pengelolaan HPL. Dari 18 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Pak," ungkap Deddy, dikutip Minggu (27/4).

Padahal, lanjutnya, puluhan juta hektare tanah dimiliki korporasi dan perorangan. "Kan ini kita sadis nih sama rakyat sendiri, Pak. Bukan Pak Nusron, Pak. Orang-orang sebelum Bapak, Pak." 

Menurut Deddy perilaku kekuasaan termasuk yang menyumbang kesulitan tersebut. Ia mengungkapkan hal itu berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, di tahun 2023 akhir. "Saya kira semua insen agraria di sini sudah paham, Pak," tandasnya. 

Ia juga mencatat di akhir tahun 2023, ada hampir 3.000 letusan konflik dimana 2.939 tepatnya. Di seluruh Indonesia mencakup 6,3 juta hektare lahan dan 1,759 juta keluarga korban. Itu selama era pemerintahan Jokowi dari 2015 hingga 2023. 

Ada proses kriminalisasi sebanyak 2.363 kasus. Selama rentang waktu 9 tahun itu keluarga terdampaknya hampir 2 juta orang. 

"Saya berharap, ini bisa kita tuntaskan. Satu per satu. Sembari kita menyelesaikan ke depan, tapi yang di belakang ini tanggung jawab kita juga. Ini tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab gedung ini juga menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat ini. Saya tidak anti bisnis. Tapi kita juga jangan anti menyelesaikan masalah rakyat. 2 juta orang, 2 juta keluarga. Bayangkan berapa banyak, berapa juta orang itu," jelasnya kesal. 

Deddy menambahkan di sinilah peran pentingnya Kementerian Agraria sebagai integrator dengan kementerian kehutanan, dan lainnya yang terkait seperti kementerian pertanian juga. 

D"engan Kementerian Dalam Negeri dan konteks pengelolaan negerariannya. Saya kira ini juga, penting supaya betul-betul menjadi perhatian," pungkasnya.

Quote