Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak mampu membawa perubahan signifikan, terutama dalam pemberantasan judi online yang semakin merajalela.
Menurut Deddy, selama Jenderal Listyo Sigit masih menjabat, harapan untuk melihat perbaikan dalam citra Polri akan semakin jauh.
"Jika Kapolri-nya masih terlibat masalah hukum, bagaimana kita bisa berharap ada perubahan? Semua masalah besar di Polri akan terus mengendap di bawah permukaan," ucapnya dalam wawancara yang dilansir Timenews.co.id, melalui kanal Youtube GR 2045 pada Minggu, 9 Februari 2025.
Pernyataan Deddy tidak hanya mengkritisi kapasitas kepemimpinan Kapolri, tetapi juga mencerminkan keresahan sejumlah perwira Polri yang merasa tidak nyaman dengan situasi di tubuh institusi tersebut.
Kasus-kasus besar seperti judi online dan mafia tanah yang belum juga tuntas menjadi sorotan tajam Deddy, yang menilai hal ini mencerminkan ketidakseriusan dalam penegakan hukum di Indonesia.
Dengan tegas, Deddy juga menyatakan bahwa dirinya siap mundur jika dirinya terbukti terlibat dalam praktik-praktik ilegal seperti judi online. “Kalau saya kedapatan menerima judi online, saya akan mundur besok juga,” ujarnya.
Kepercayaan publik terhadap Polri, menurut Deddy, sudah sangat merosot. Masyarakat merasa suaranya tidak didengar, dan banyak kasus yang tidak mendapatkan respons memadai.
Dengan skandal besar seperti kasus Brigadir Joshua dan Samsudin, banyak yang berpendapat bahwa sistem hukum di Indonesia, khususnya yang melibatkan Polri, telah gagal total.
Harapan Baru dengan Kepemimpinan Prabowo Subianto
Deddy juga menyoroti pentingnya perubahan yang dapat terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia optimis bahwa dengan kepemimpinan yang tegas dan kuat, seperti yang diharapkan dari Prabowo, Polri dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik, memberantas mafia, dan memastikan penegakan hukum yang adil.
"Saya percaya dengan Pak Prabowo, kita bisa bicara soal hukum yang tegas, tanpa ada intervensi dari kepentingan pribadi atau mafia," kata Deddy, mengungkapkan keyakinannya akan kemungkinan reformasi di tubuh Polri.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa perubahan yang dimaksud hanya bisa terwujud jika Presiden Prabowo memiliki kekuatan untuk menangani masalah internal Polri.
Jika itu gagal tercapai, maka harapan untuk melihat Polri yang bersih dan profesional akan semakin sulit.
Polri di Mata Rakyat: Kepercayaan yang Hampir Habis
Deddy menilai Polri kini semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
Sebagai institusi yang digaji dengan uang pajak rakyat, Polri seharusnya melayani dan melindungi masyarakat, bukan malah memperburuk keadaan dengan kasus-kasus yang terbengkalai.
Banyak laporan masyarakat yang tidak mendapat respons yang layak, dan ketika kasus besar muncul, publik merasa bahwa proses hukum hanya sebatas formalitas.
“Di negara lain seperti Jepang, pejabat yang gagal menjalankan tugas akan mundur dengan terhormat. Di Indonesia, itu malah sulit dilakukan. Terkadang yang terjadi adalah pembiaran terhadap pelanggaran yang ada,” ungkap Deddy, mengkritik lambannya respon hukum di Indonesia.
Sebagai penutup, Deddy kembali mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan keadilan dan menuntut perubahan nyata dari Polri.
Meski banyak rasa frustrasi di kalangan rakyat, Deddy percaya bahwa suara dan tekanan masyarakat sangat penting agar pemerintahan yang baru dapat membawa Indonesia menuju perbaikan yang sesungguhnya.
“Jika kita terus diam, maka masalah ini akan terus berlarut-larut. Rakyat harus pintar, jangan biarkan negara kita terus terpuruk karena ulah segelintir oknum. Kita butuh kepolisian yang tegas, bersih, dan berkeadilan,” tegas Deddy.
Sumber: www.timenews.co.id
