Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro turut mengomentari kejanggalan harta para pejabat Kemenkeu.
"Kami dapat informasi pernyataan PPATK terkait aliran dana di puluhan rekening gemuk milik oknum pejabat Dirjen Pajak yang mencapai 500 miliar rupiah," ungkap Dede dalam keterangannya, dikutip Senin (13/3).
Bahkan ada juga informasi sejak 2009 terkait temuan Rp300 triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu, yang sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Baca: Said Ajak Masyarakat Tak Hancurkan Citra Ditjen Pajak & Bea Cukai
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong pihak aparat penegak hukum (APH) harus lebih mendalami temuan janggal ini.
"Kami juga telah mengamati dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas Bea Cukai yang bisa menyalahgunakan jalur pelabuhan menjadi jalur distribusi narkoba," imbuh dia.
Faktanya, beber Dede, narkoba dari luar negeri melalui Port Klang Malaysia dibawa ke Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Tungkal di Jambi. Diduga mereka menggunakan modus memakai kapal-kapal kayu di mana bisa memuat kapasitas setara 30 kontainer.
"Kontainer dibongkar di Port Klang Malaysia dan diangkut paketnya menggunakan kapal kayu yang kemudian di pelabuhan dikemas kembali dalam kontainer untuk pengiriman domestik," jelas Dede.
Menurut dia, patut dicurigai dengan jumlah SDM dan tenaga yang ada memeriksa isi paket-paket setara 30 hingga 40 kontainer angkutan kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan.
"Padahal setiap kapal dikenakan biaya hingga 1 miliar rupiah, bahkan bisa lebih," bebernya.
Baca: Hendrawan Kecam Gerakan Boikot Bayar Pajak!
Dede pun meminta APH harus jeli dan tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran ini.
"Jangan hanya kita perketat pemeriksaan pengunjung dari luar negeri ditakut-takuti di bandara yang justru membuat kapok mereka untuk berkunjung ke Indonesia, namun jalur pengiriman barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan kita tidak terawasi, ini timpang namanya," kritik Dede.
"Kalau perlu Bu Menteri Sri Mulyani silakan berkantor di Dumai untuk dapat meningkatkan pendapatan APBN," sambung Dede.
