Jakarta, Gesuri.id - Jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) di Jawa Timur menjadi keprihatinan tersendiri bagi DPRD Jatim.
Pasalnya, jumlah penderita DBD di Jawa Timur mengalami lonjakan pada awal tahun ini. Tercatat ada 3.638 kasus yang terjadi per pekan ketiga Februari 2024.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Deni Wicaksono mengungkapkan, tak hanya prihatin, dewan juga mendorong agar hal ini menjadi atensi serius Pemprov Jawa Timur.
"Khususnya Dinas Kesehatan dalam pengelolaan kejadian tertentu yang menimbulkan banyak korban,” ujar Deni, Minggu (19/5/2024).
Deni menyoroti tiga aspek prioritas yang harus dipastikan berjalan dengan baik dalam penanganan DBD. Kemampuan mengelola aspek-aspek penting ini menjadi tolok ukur ketahanan sebuah daerah dalam menghadapi situasi kejadian luar biasa terkait penyakit.
Alumnus Universitas Airlangga Surabaya tersebut itu merinci, aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah manajemen informasi sebagai bagian dari mitigasi risiko.
Deni menyebut Pemprov Jatim kurang memiliki manajemen informasi yang baik dalam mengantisipasi lonjakan DBD.
Padahal, ada beberapa risiko yang semestinya bisa diantisipasi untuk memperkecil lonjakan DBD, di antaranya risiko sebagai negara tropis yang memudahkan penyebaran penyakit infeksi hingga perubahan iklim yang menimbulkan hujan ekstrem di sejumlah daerah.
Perubahan iklim dijelaskan dapat mempengaruhi pola penyakit infeksi sehingga risiko penularan akan meningkat. Sudah banyak riset yang menunjukkan bahwa curah hujan memiliki korelasi terhadap lonjakan penyakit DBD.
Menurut Deni, jika memiliki manajemen informasi yang baik dengan menggandeng para pakar dan stakeholder termasuk BMKG, Pemprov Jatim semestinya bisa mendapat gambaran yang lebih presisi untuk mitigasi risiko lonjakan DBD.
Antisipasi dini seharusnya dilakukan dengan menggerakkan seluruh kabupaten/kota beserta masyarakatnya untuk memitigasi risiko DBD ini.
Selain itu, manajemen informasi yang baik diungkapkan juga perlu dilakukan untuk memberi edukasi secara tepat kepada warga agar tak salah dalam penanganan DBD.
Salah satunya, jangan sampai warga terlambat ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam tinggi tiga hari dengan bintik-bintik merah atau gusi berdarah.
Aspek kedua, menurut Deni adalah kesiapan infrastruktur layanan kesehatan, termasuk dari segi obat-obatan. Deni berharap Pemprov Jatim terus memonitor kesiapan layanan dalam menangani lonjakan kasus DBD. Kemudian segera menempuh langkah yang diperlukan bila ada kasus ketidaksiapan infrastruktur layanan di sebuah daerah.
"Misalnya dengan mengirim bantuan baik dari sisi SDM, peralatan, maupun obat-obatan,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sementara aspek ketiga adalah akses kepada layanan kesehatan, apakah mudah atau tidak. Ini penting untuk memastikan masyarakat tidak takut untuk segera berobat ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala DBD.
"Sebab, tidak bisa dipungkiri, ada sebagian warga terutama kelompok miskin yang masih takut datang ke fasilitas kesehatan karena ada stigma harus bayar mahal," ujar Deni.
