Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR Agustiar Sabran menyebut bahwa deradikalisasi harus diletakkan dalam sebuah roadmap kebijakan yang jelas dan terukur.
Hal tersebut disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Komplek Parlemen Senayan Selasa (23/6).
Baca: Putra Ingatkan Nasib Para Pelaku Parekraf Pasca Terpuruk
"Deradikalisasi ini sering diartikan salah Pak. Sering dianggap umat terus diubah pikirannya, laku spirituilnya. Padahal deradikalisasi ini itu adalah proses untuk merangkul, proses untuk mengajak bersama-sama sebagai anak bangsa untuk hidup selaras antara laku spiritual sesuai keyakinannya dan laku sosial mereka dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika" ungkap Agustiar.
"Untuk itu prosesnya tidak dengan kebijakan yang menekan Pak. Tapi kebijakan yang santun dan memanusiakan. Tunjukkan negara hadir lewat instrumen kebijakan yang selesaikan hajat hidupnya mereka. Sentuh hatinya. Bukan malah ditekan-tekan" sambungnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyebut bahwa anggaran BNPT untuk program deradikalisasi perlu makin diarahkan untuk kegiatan yang berorientasi pada integrasi sosial dengan masyarakat luas.
Baca: Kemandirian Pangan, Harus Ada 'Trust' Pemerintah & Rakyat
"Saya minta deradikalisasi ini programnya diarahkan lebih fokus. Lebih mengerucut soal upaya integrasi sosial. Gimana caranya yang terpapar ini diintegrasikan lagi ke masyarakat, diajak lagi jadi satu bagian identitas dari masyarakat tempatnya hidup. Kalau itu jadi sasaran output kerjanya kan bagus" kata wakik rakyat asal Kalimantan Tengah ini.
"Soal anggarannya kami dukung selagi komitmen jelas. Yang penting orientasinya untuk satukan lagi ke masyarakat. Kita tunjukkan kalau deradikalisasi tidak seseram itu. Ada rasa kemanusiaan yang besar disitu," tandas Agustiar.
