Pangkalpinang, Gesurj.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengajak seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se Bangka Belitung, untuk kompak meminta pemerintah pusat mengkaji kembali terkait penghapusan tenaga honorer.
Namun, katanya, pembatalan program pemberhentian honorer di seluruh Indonesia perlu adanya kekompakan baik kepala daerah dan pimpinan legislatif. Tak terkecuali di Bangka Belitung.
Baca: Andreas Hugo Bagikan PIP di SKO San Bernardino Lembata
“Jika benar terealisasi, penghapusan honorer akan menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatnya angka pengangguran massal di Indonesia, terkhusus di Bangka Belitung,” ujar Didit, Sabtu (30/7).
Walaupun ada program PPPK sebagai opsi, Didit meyakini, PPPK tidak akan bisa menampung semua pegawai honorer yang kena pemutusan hubungan kerja.
Sehingga ia menyimpulkan kalau pemutusan tenaga honorer besar-besaran ini sangat tidak bijak di saat kondisi lapangan kerja saat ini belum stabil.
“Saya mengajak, mari kita bersama memberi gambaran kepada pusat, bahwa hal ini belum tepat untuk dilakukan dengan situasi kondisi ekonomi yang belum mendukung. Namun, hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja, perlu seluruh kepala daerah dan pimpinan-pimpinan legislatif untuk menyampaikan kajian ini ke Kemenpan maupun pemerintah pusat,” ungkap Didit.
Baca: Bupati Sikka Imbau Ribuan Honorer Ikuti Tes PPPK
Ia tak menampik, kalau pembiayaan tenaga honorer memang membebani APBD, namun selagi pemerintah daerah dan keuangan daerah bisa, mengapa tidak.
Untuk itu, katanya, fraksi PDI Perjuangan akan terus berupaya menyampaikan penolakan disertai dengan hasil kajian atas dampak-dampak ekonomi jika kebijakan ini tetap dilakukan.
“Kita semua berharap wacana ini di kaji ulang. Kalau memang sepakat, jangan ada lagi penerimaan honorer. Jadi ayo kita bersama baik eksekutif dan legislatif menyampaikan penolakan ini ke pemerintah pusat,” pungkasnya.
