Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah menyatakan, Dinas Pendidikan (Disdik) tengah diberikan tenggat waktu selama seminggu untuk meninjau aksi oknum guru intoleran di Sekolah.
"Kita masih nunggu, kita kasih waktu Dinas Pendidikan seminggu ini, laporannya seperti apa," kata Ima kepada Gesuri.id, Jumat (12/8).
Baca: Banteng DKI Pantau Terus Korban Diskriminasi di Sekolah
Ia menjelaskan usai pemanggilan itu, Disdik langsung mengadakan rapat bersama seluruh Kepala Sekolah terkait aksi intoleransi. Beberapa sekolah kata Ima, membenarkan kejadian, namun sejumlah sekolah lainnya bungkam.
"Saya sudah cek Dinas Pendidikan jadi ketika siangnya rapat, malamnya mereka langsung rapat ke seluruh kepala sekolah," katanya.
"Dan ketika ada yang memang mereka sampaikan nama gurunya apa kan langsung di cross check gitu bahwa ada yg mengakui dan ada juga yg tidak menyebutkan. Kita juga harus mengamankan pelapor," lanjut politisi muda itu.
Ima menyebut jika oknum guru intoleran ditemukan, maka akan langsung ditindak dan diberi sanksi. Terlebih apabila oknum guru bersangkutan kedapatan melakukan tindak pidana.
"Kita minta ke semuanya, kalau misalkan ada oknum tersebut sampaikan langsung. Kalau sampai ada tindak pidana itu bisa kita laporkan juga," ujar dia.
Pasalnya, menurut Ima masih ada sejumlah sekolah yang masih menutupi kejadian intoleransi usai dilakukan cross check ke sejumlah sekolah. Salah satunya, kata dia seperti SMPN 75 Jakarta Barat.
"Itu mereka bukannya membantah tapi mereka menutupi. Makanya saya sampaikan karena ini ditutupi kita sudah satu paketin Kepala Sekolah dan Guru. Karena memang tidak mau ada yang ngaku," ungkap Ima.
Selain itu, Ima mengatakan kendala pencarian oknum guru intoleran juga terkendala banyaknya orang tua yang tidak mau mengakui adanya kejadian dengan dalih melindungi anaknya.
"Karena kan tidak banyak orang yang sekuat mau dikonfortir. Jadi orang tua murid jadi lebih kayak cari aman," katanya.
Kendati demikian, Ima mengatakan sekolah yang cenderung menutupi itulah yang justru bakal difokuskan pengecekan dugaan aksi intoleransinya.
"Jadi di satu sisi mereka bilang bahwa tidak ada kejadian intoleran ini justru akan kita fokuskan untuk ke depannya," ucap dia.
Sejauh ini, kata Ima hanya SMAN 58 Jakarta Timur yang guru intolerannya yang sudah diberikan sanksi mutasi. Diketahui, kasus ini terjadi pada November 2020, dimana oknum guru melarang anak didiknya untuk memilih Ketua OSIS non muslim.
"Tapi yang sudah dimutasi itu SMA 58. Tahun 2020," ujar dia.
Baca: John Wempi: Kemendagri Bagikan Bendera Merah Putih di Aceh
Nantinya, Disdik akan menyampaikan hasil tinjauan dan penelusurannya ke sejumlah sekolah melalui surat. Sementara itu, saat ini Disdik tengah menelusuri kebenaran aksi intoleransi di setidaknya sembilan sekolah di DKI Jakarta.
"Nanti kita kabari lagi. Karena disdik tadi pagi menyampaikan sedang proses semuanya, sedang telusuri dan segera akan mengabari anggota fraksi secepatnya," tutupnya.
