Pemalang, Gesuri.id – Komisi D DPRD Pemalang meminta Dindikbud memperhatikan nasib ribuan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) sekolah negeri yang tidak lolos seleski PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Ketua Komisi D DPRD Pemalang, Nuryani meminta Dindikbud tidak mengurangi alokasi anggaran untuk ribuan guru honorer di Kabupaten Pemalang.
Baca : Wah Kok Bisa! Masih Ada Ribuan Tenaga Kerja Belum Divaksin
Ia juga mempertanyakan kejelasan nasib ribuan guru honorer yang tidak terakomodir dalam PPPK. Ia meminta Dindikbud Kabupaten Pemalang memberikan solusi kepada ribuan guru honorer tersebut. Terlebih, di antara ribuan guru honorer itu banyak yang sudah mengabdi selama puluhan tahun.
Pengabdian guru honorer itu memiliki peran penting untuk dunia pendidikan dalam melahirkan generasi bersumber daya manusia unggul. “Kami tidak ingin pengabdian yang lama ini disia-siakan. Sekali lagi jangan disia-siakan!,” tutur Nuryani saat memimpin audiensi GTT-PTT dengan Dindikbud Pemalang, Senin (7/3).
Ia meminta alokasi anggaran untuk guru honorer se-Kabupaten Pemalang tidak dikurangi. Meski, jumlah mereka berkurang seiring adanya seleksi PPPK dan PNS beberapa waktu lalu. “Anggaran yang ada saat ini, yang untuk GTT sekitar Rp 10 miliar, dengan adanya yang diterima ASN tolong jangan sampai dikurangi. Anggaran tersebut tetap dialokasikan untuk GTT yang belum diterima ASN, sehingga kesejahteraannya meningkat,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Baca : Legislator Banteng Minta Dana BOP TK/PAUD Segera Dicairkan
Diketahui, formasi PPPK di Kabupaten Pemalang untuk guru SD sebanyak 1000 orang dan guru SMP 479 orang pada Juni-Juli 2021 lalu. Seelah seleksi itu, tersisa 1.966 GTT yang tidak terakomodir PPPK. Dindikbud Kabupaten Pemlaang ke depan akan memetakan GTT agar minimal mendapat tambahan insentif dari APBD. (puskapik.com)
