Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menduga ada alasan politis dibalik keputusan Presiden Joko Widodo me-reshuffle kabinet dengan mencopot Yasonna Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Menurut Djarot, Jokowi menggantikan posisi Menkumham karena Yasonna sebelumnya mengesahkan perpanjangan masa kepengurusan PDI Perjuangan setahun ke depan hingga 2025 tidak melewati izin kepala negara tersebut.
Baca: Ganjar Pranowo Kenang Saat Menjabat Gubernur Jateng
"Karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP Partai kemarin. Karena pengesahan kepengurusan Partai harus melalui Kemenkumham," kata Djarot.
Kemudian, Djarot menduga alasan lain Yasonna diberhentikan karena sempat hadir dalam acara deklarasi pengusungan PDI Perjuangan kepada Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara di Medan beberapa waktu lalu.
Di satu sisi, Djarot mengakui perombakan jajaran kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Hanya saja, Jokowi seolah tak memperhatikan etika pemimpin negara dengan melakukan reshuffle dua bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
"Umumnya kalau kita mau berhenti, secara etika sebagai pejabat itu tidak melakukan pengambilan keputusan strategis yang artinya akan bisa menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya," tegasnya.
Baca: Ganjar Sambangi Kantor Banteng Provinsi Lampung
Djarot juga menyoroti ketidakhadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan Presiden terpilih 2024. Dikhawatirkan, keputusan reshuffle ini bisa membebani pemerintahan berikutnya
"Oleh sebab itu, kami anggap bahwa ini merupakan suatu peritsiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidasi kekuasaannya, kekuatannya, dalam rangka mengontrol orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang," ucap Djarot.
