Medan, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat menegaskan sudah waktunya seluruh kekuatan di sektor pertanian berpikir secara sistemik dan terprogram.
Baca: Risma Targetkan BST Tahap IV Disalurkan Akhir Maret
Hal itu, lanjutnya, dalam rangka penguatan sektor pangan karena kebutuhan yang sangat mendesak mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat dan kita tidak boleh lagi mengandalkan Impor.
Menurut Djarot, negara harus serius membangun Kedaulatan Pangan karena sumberdaya yang kita miliki masih cukup besar.
“Negeri ini memiliki lahan pertanian yang luas, ditambah lagi dengan iklim tropis yang tentu memberikan keuntungan bagi pengembangan sektor pertanian khususnya tanaman pangan, apalagi dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi telah dibangun infrastruktur pertanian yang cukup besar, kenapa ini tidak dimanfaatkan untuk progam kedaulatan pangan,” ujar Anggota Komisi II DPR tersebut, Jumat (26/3).
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling sinergi dalam tujuan membangun negara yang berdaulat dalam pangan.
“Sebagai Contoh pemerintah pusat sudah menetapkan beberapa kawasan disumut sebagai kawasan food estate atau lumbung pangan, lalu apakah pemerintah daerah sudah melakukan sesuatu untuk melancarkan progam tersebut, Misalnya peningkatan kapasitas petani dan peningkatan kemampuan tekhnologi pertanian, sekalipun ada saya melihat masih minim dan belum maksimal,” tambah Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
Djarot melanjutkan, dirinya sering berkeliling daerah dan berinteraksi dengan petani, rata-rata mereka belum melek tekhnologi dan masih menggunakan tekhnologi tradisional.
Hal ini, ujarnya, diperparah dengan belum ada kesadaran dari pejabat publik untuk memberi contoh kepada petani untuk mengembangkan tanaman pangan.
“Kenapa saya bilang begini, karena saya tahu persis banyak pejabat di Sumut yang memiliki tanah luas akan tetapi alih-alih menanam tanaman pangan malah lahannya dihabiskan untuk menanam tanaman perkebunan seperti sawit atau karet, sehingga petani-petani palawija kehabisan lahan untuk bercocok tanam, kedepan tidak boleh begitu harus ada regulasi yang jelas soal penataan lahan mana yang boleh buat perkebunan dan mana yang hanya boleh buat tanaman pangan,” ujarnya lagi.
Belakangan ini PDI Perjuangan memang ngotot untuk menolak impor bukan karena tanpa alasan.
“Kalau tidak sekarang kita berfikir untuk berdaulat dalam pangan, mau kapan lagi?, impor itu mudah akan tetapi menyesatkan. Karena impor tidak membawa dampak ekonomi bagi petani hanya memakmurkan para tengkulak, untuk itu mari kembali kepada ide pendiri bangsa Bung Karno untuk Berdikari sebagai bukti kita memiliki Tanah dan Air, itulah nilai kedaulatan sejati,” ucap Djarot.
Baca: Tolak Impor Beras, Ono Surono: Surplus Sampai Idul Fitri!
Terakhir Djarot juga juga menekankan agar masyarakat menkonsumsi makanan pendamping beras, seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun yang terbukti sangat menyehatkan dan tumbuh subur di seluruh pelosok Tanah Air.
“Sebenarnya makan makanan pendamping merupakan budaya kita sejak dulu itu sebabnya kita mengenal keragaman makanan yang diolah dari bahan selain beras seperti Ongol-ongol, Lemet, Gethuk, Thiwul dan lain-lain akan tetapi masuknya budaya makanan instan membuat kita melupakan makanan pendamping, untuk itu saya kembali mengajak kita semua untuk kembali kepada makanan yang berakar pada kearifan lokal yang terbukti lebih sehat dari makanan instant,” pungkas Djarot. Dilansir dari pdiperjuangansumut.
