Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengecam keputusan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang tidak menggelar operasi yustisi pascalebaran.
Gembong menilai DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan sudah berat.
Baca: PDI Perjuangan Dukung Kelompok Cipayung Tangkal Radikalisme
Terlebih persaingan di DKI Jakarta dalam dunia pekerjaan begitu sengit, sehingga para pendatang diharuskan memiliki kemampuan khusus.
Untuk itu Gembong menganggap, para pendatang yang mengadu nasib ke Jakarta perlu dibatasi. Menurut dia, para pendatang perlu diharuskan memiliki kapasitas untuk bersaing di ibu kota.
"Jadi mereka bisa bersaing di jakarta. Memang Jakarta terbuka, tapi harus punya batasan-batasan yang harus sama-sama kita hormati. Karena beban Jakarta sudah begitu berat," kata dia
Disisi lain Gembong tidak khawatir banyak pendatang membanjiri ibu kota usai Lebaran 2019. Hal ini karena anggaran pembangunan sudah merata di daerah, termasuk di perdesaan.
"Sehingga dengan anggaran yang sudah merata ke desa-desa, tidak akan membuat warga desa ke Jakarta. Karena di kampung sendiri sudah ada pembangunan, lapangan kerja," ujar Gembong.
Baca: Rudy Tolak Pemberian Bingkisan Lebaran
Dia berpendapat, pemerataan anggaran pembangunan di semua daerah merupakan solusi efektif mencegah masyarakat berbondong-bondong mengadu nasib ke Jakarta.
"Itu salah satu cara mengurangi masyarakat agar tidak urban ke Jakarta dan mengadu nasib, dan memperbaiki diri di Jakarta," ujar dia.
