Ikuti Kami

DPR Desak Perbaiki Fasilitas di Terminal Mangga Dua Ternate

Irine mengungkapkan, hasil kunjungan lapangan yang dilakukan ada beberapa fasilitas sudah tidak layak digunakan.

DPR Desak Perbaiki Fasilitas di Terminal Mangga Dua Ternate
Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri mendesak Kementerian Perhubungan untuk merehabilitasi fasilitas yang ada di Terminal Mangga Dua Ternate.

Irine mengungkapkan, hasil kunjungan lapangan yang dilakukan ada beberapa fasilitas sudah tidak layak digunakan, terutama tiang kanopi pejalan kaki yang sering terjadi genangan air pada saat musim hujan. 

Untuk itu, Irine mengatakan, perlu adanya pembangunan saluran yang bisa mengurai genangan air di Pelabuhan Semut Terminal Mangga Dua Ternate. Penerangan di luar terminal saat malam hari terlihat gelap karena tidak berfungsinya lampu PJU. 

Baca: Irine Terus Perjuangkan Infrastruktur SDA di Pulau Hiri

“Ini mendesak sekali pak Dirjen mengingat Terminal Mangga Dua ini merupakan satu-satunya terminal keberangkatan untuk menyeberang ke Pulau Halmahera,” kata Irine dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Selasa (31/1/2023).

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, pada beberapa waktu lalu angin kencang menyebabkan kerusakan pada beberapa titik di Pelabuhan Mangga Dua Ternate.

Ia menambahkan, sebagian besar penumpang berasal dari Pulau Halmahera dan pegawai pemerintah provinsi yang melaksanakan kegiatan perkantoran di Sofifi Ibu kota Provinsi Maluku Utara, sehingga ini perlu menjadi perhatian serius. 

Baca: Hasbi: PDI Perjuangan Tolak Rencana Kenaikan Biaya Haji!

Maluku Utara sendiri merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak. Kepulauan yang terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan 723 pulau yang belum dihuni. 

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 145.801,10 km2, terdiri dari luas lautan 113.796,53 km2 atau 69,08 persen dan luas daratan 32.004,57 km2 atau 30,92 persen. 

“Banyak hal yang harus didukung oleh pemerintah pusat kepada daerah terpencil dan terluar khususnya daerah maritim yang mobilitas transportasinya banyak melalui laut,” pungkas Anggota Komisi V DPR RI dari Maluku Utara ini.

Quote