Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan penguatan infrastruktur kesehatan global yang menjadi salah satu poin utama dalam Presidensi G20 di Bali.
Penguatan itu menunjukkan pandemi bisa diselesaikan dengan gotong royong oleh banyak negara.
“Saya kira kita setuju, belajar dari ujian kemanusiaan secara global, ini menunjukkan bahwa pandemi ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara, butuh kegotongroyongan, butuh kerja sama semua pihak,” kata Rahmad Handoyo kepada wartawan, Sabtu (31/12).
Baca: Rahmad Minta Tak Eforia Berlebihan Usai PPKM Dicabut!
Ia mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut penguatan arsitektur kesehatan global menjadi satu dari tiga sektor prioritas yang menjadi kunci bagi pemulihan dan berkelanjutan, selain transformasi digital dan transisi energi.
Rahmad mengatakan, penanganan pandemi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu negara. Sebab, krisis pandemi ini sangat berdampak bagi kesehatan maupun ekonomi global.
“Untuk itu butuh kolaborasi, butuh struktur industri farmasi yang berkeadilan, penuh kerja sama sehingga tidak hanya dikuasai oleh industri-industri besar, dan tidak semata-mata industri farmasi, yang hanya untuk mencari mendapatkan keuntungan,” kata Rahmad menjelaskan.
Langkah Presiden Jokowi perkuat arsitektur farmasi sebagai cara agar Indonesia tidak tergantung pada impor. Langkah ini bahkan disebut on the track dalam memperkuat industri farmasi Indonesia.
"Itu bentuk kegelisahan Presiden Jokowi terhadap ketergantungan impor yang sudah dirasakan oleh Bapak Presiden, makanya 2016 Presiden mengeluarkan Inpres instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Industri Farmasi,” katanya.
Ia mengakui Presiden Jokowi pernah geram dengan sikap anak buahnya yang tidak membeli produksi dari industri farmasi kecil di Indonesia.
Baca: Rahmad Apresiasi Cukai Produk Plastik & Minuman Berpemanis
Selain itu, kata Rahmad, ketegasan Presiden kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan produk dalam negeri mulai terlihat hasilnya.
Salah satunya ketika presiden menekankan kewajiban TKDN yang memacu industri tidak membutuhkan investasi besar, tidak membutuhkan teknologi besar yang wajib hukumnya dibeli oleh pemerintah daerah.
“Bahkan LKPP mensyaratkan untuk kandungan-kandungan lokal yang besar itu yang harus dibeli oleh negara,” kata Rahmad menambahkan.
Rahmad meminta seluruh pihak mendukung langkah besar Presiden Jokowi dengan membangun kolaborasi yang lebih insentif. Khususnya, kolaborasi antarkementerian dalam mengeksekusi langkah besar Presiden dalam menguatkan arsitektur kesehatan global.
