Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menyampaikan pentingnya perbaikan data untuk mengoptimalkan penyerapan APBN 2023.
“Penyerapan APBN, yang menjadi fokus perhatian kita bagaimana subsidi yang begitu besar bisa efektif, tanpa data yang akurat, subsidi tidak efektif,” katanya usai Presiden Jokowi menyampaikan Pidato RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8).
Baca: Said Dorong Reformasi Kebijakan Subsidi Energi
Hendrawan menuturkan subsidi di dalam APBN memiliki porsi yang cukup besar, sehingga subsidi harus diberikan kepada penerima yang tepat agar bisa menjaga daya beli dan mengentaskan mereka dari kemiskinan ekstrim.
“Subsidi bertujuan untuk membantu mereka menjaga daya beli, menolong mereka keluar dari kemiskinan ekstrem. Tapi kalau data tidak akurat yang menikmati kan bukan mereka,” ujarnya.
Pada Pidato RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.
Baca: Rieke Minta Perbaiki Basis Data Penerima Subsidi
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Kemudian anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara, pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp392,0 triliun, serta anggaran transfer ke daerah yang direncanakan sebesar Rp811,7 triliun.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen dengan inflasi diupayakan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen serta defisit anggaran tahun 2023 yang direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap PDB atau Rp598,2 triliun.
