Jakarta, Gesuri.id - Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan (Sumsel), yang sepanjang 2024 telah menerbitkan 37.749 sertifikat karantina ekspor berbagai komoditas.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengungkapkan penguatan karantina menjadi penting untuk menjamin mutu komoditas ekspor.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kenapa PDI Perjuangan Baru
Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas laboratorium yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan perlunya penjaminan mutu melalui pengujian berstandar internasional.
“Kami berkomitmen mendorong penguatan karantina melalui alokasi anggaran untuk modernisasi peralatan, penyusunan regulasi pendukung yang lebih komprehensif, dan penguatan sinergi antar-lembaga,” ujar politisi asal PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga menambahkan pentingnya percepatan pengembangan infrastruktur karantina di berbagai titik strategis di Sumatera Selatan untuk mendukung kelancaran ekspor.
Plt Kepala Balai Karantina Sumsel, Donni Muksydayan, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa berdasarkan data sistem BEST TRUST tahun 2024, pihaknya telah menerbitkan 37.749 sertifikat karantina ekspor, terdiri dari 21.934 sertifikat tumbuhan, 10.140 hewan, dan 5.675 ikan.
Komoditas ekspor unggulan dari Sumsel antara lain karet dengan volume 913,4 ribu ton dan kopi sebanyak 191.081 ton. Donni juga mengungkapkan berbagai langkah yang telah ditempuh, seperti optimalisasi pelabuhan TERSUS untuk pengawasan karantina, pembinaan UMKM eksportir, dan pengembangan tempat pemrosesan sarang burung walet yang teregistrasi di GACC China.
Baca: Ganjar Tegaskan Seluruh Kader PDI Perjuangan Taat Pada Aturan
“Kami juga tengah membangun sistem ketertelusuran untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, guna memastikan asal-usul produk dan mempermudah proses verifikasi standar,” tambah Donni.
Dengan dukungan Komisi IV DPR RI, ia optimistis kontribusi ekspor Sumatera Selatan akan meningkat pada 2025, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional
