Jakarta, Gesuri.id -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kasus polusi udara khususnya di Jabodetabek.
Charles menyebut DPR tak segan membentuk panitia khusus (pansus) apabila pemerintah tak serius.
"Kalau pemerintah tidak serius, kita sudah ngomong di sini. Teman-teman banyak yang mengusulkan, mau pansus, kita pansusin saja. Teman-teman komisi lain setuju kok, kira bikin pansus biar pemerintah serius," kata Charles dalam rapat kerja bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (30/8).
Baca: Puan Imbau Sekolah Turut Antisipasi Dampak Polusi Udara
Charles menilai sejauh ini koordinasi kementerian/lembaga belum berjalan dengan baik. Dia melihat kementerian/lembaga justru berjalan sendiri-sendiri dalam aksinya.
Politikus PDI Perjuangan ini pun mencontohkan ketika Menkes Budi Gunadi menginginkan Indonesia meniru China melalui alat pemantauan kualitas udara real time yang dipasang di sejumlah titik.
Namun di sisi lain, Kementerian LHK tidak sepakat dengan ide itu. Lebih setuju jika hanya menempatkan satu alat canggih yang akan dipasang di sekitaran GBK.
"Jadi diskusi di internal pemerintah saat ini seperti apa sih? kalau tadi kita lihat strategi yang disampaikan Pak Menteri itu diadopsi dari China, tetapi ini kan bukan policy resmi dari pemerintah, ini kan pemikiran Pak Menkes," ujar Charles.
Baca: Vita Dorong Modernisasi Alat-alat Pertanian
Charles mengaku sedih lantaran banyak kebijakan di Indonesia yang diambil menggunakan pola pemadam kebakaran. Artinya baru mendapatkan respons ketika ditemukan permasalahan genting atau viral di masyarakat.
Misalnya, pemerintah yang memutuskan untuk menjatuhkan sanksi terhadap 11 perusahaan yang melakukan pencemaran udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
"Karena viral, jadi dicoba seolah pemerintah tegas. Nah, saat ini seperti apa policy pemerintah? apakah sudah ada tim bersama. Kalau saya Presiden, saya akan menunjuk Pak Menkes untuk menjadi penanggung jawab masalah ini begitu," ujarnya.
