Jakarta, Gesuri.id - Pandemi Covid-19 menjadi momen tepat untuk mengatur ulang semua dimensi dalam kehidupan kita.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus, dalam Sidang Umum Persatuan Antar Parlemen (IPU) ke-142, menyampaikan bahwa pandemi berpotensi membentuk sistem kesehatan dan ekonomi untuk lebih berkelanjutan, terlepas dari dampak yang ditimbulkan sangat menghancurkan.
Penguatan persatuan, solidaritas, dan kerja sama global menjadi komponen penting bagi suatu negara untuk mengatasi pandemi dan supaya pulih lebih kuat.
Baca: Sihar Kritisi Penanganan Pandemi COVID-19 di Sumut
Pada forum dunia tersebut, Sihar menyebut Indonesia memiliki semangat nasional ‘Gotong Royong’ sebagai kunci dalam upaya pemulihan langsung dan jangka panjang dari pandemi Covid-19.
Untuk itu, parlemen bertugas memastikan demokrasi dan kebebasan fundamental rakyat yang sejak merebaknya pandemi semakin tergerus.
“Sistem multilateral yang efektif dan inklusif dikombinasikan dengan kolaborasi global yang diperkuat untuk meningkatkan produksi dan distribusi yang tepat waktu dan adil serta diagnostik, terapeutik, dan vaksin yang aman dan efektif, adalah kunci untuk mengurangi pandemi Covid-19,” kata Sihar kepada seluruh anggota parlemen dunia yang hadir dalam Sidang Umum IPU ke-142 secara virtual, Rabu (26/5).
Politisi PDI.Perjuangan itu menyatakan, komitmen Indonesia terhadap pendekatan multilateralisme untuk mengakhiri pandemi ditunjukkan melalui Co-Chairmanship Indonesia dengan Kanada dan Ethiopia dalam COVAX AMC Engagement Group, yang bertujuan untuk menyediakan setidaknya 1,3 miliar dosis.
Pernyataan tersebut sejalan dengan sesi debat interaktif yang bertemakan “Mengatasi Pandemi Hari Ini dan Membangun Hari Esok yang Lebih Baik: Melalui Peran Parlemen”.
Investasi dalam pemulihan pandemi, lanjut Sihar, juga harus didasarkan pada penanganan masalah pada ketiga pilar penting, yakni ekonomi, masyarakat dan lingkungan.
Terkait itu, Indonesia menyampaikan berkomitmen untuk mempercepat ekonomi hijau. Semata-mata sebagai katalisator pemulihan dari pandemi dengan berfokus pada pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dalam forum dunia tersebut, Parlemen Indonesia juga mendesak Persatuan Antar Parlemen (IPU) dan berbagai organisasi parlemen internasional lainnya untuk menjamin pemulihan pascasituasi yang memburuk di wilayah pendudukan Palestina.
IPU perlu mengambil tindakan kolektif dan mendukung langkah berbagai pemimpin negara dan para anggota parlemen terkait penyelesaian konflik dengan menekankan kedamaikan dan keadilan.
“Paling penting untuk memastikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, tenaga medis, awak media, warga sipil dan orang-orang tak berdosa yang menjadi sasaran selama konflik. Saat pandemi seperti sekarang, kita harus terus upayakan perdamaian, solidaritas dan kerja sama guna membangun masyarakat tangguh. Sebab tanpa perdamaian maka tidak ada pembangunan, tanpa pembangunan maka tidak ada perdamaian,” pungkas Sihar.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri Penny Dewi Herasanti juga memandang perlu adanya delegasi internasional.
Sebab pasca diumumkannya gencatan senjata antara Israel dan Palestina, 21 Mei lalu, tentu semua pihak mengharapkan perdamaian tersebut dapat berlangsung lama. Terlebih, saat ini semua negara mengupayakan rekonstruksi dan pemulihan dari kerusakan yang ditimbulkan selama konflik berlangsung.
Baca: Penanganan Pandemi Usai Lebaran, Ini Saran Rahmad
“Sebetulnya Pemerintah Indonesia sejak awal sudah mengusulkan adanya international presence di sana, sehingga gencatan senjata dapat diawasi, bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dapat dicegah. Menteri Luar Negeri juga sering sampaikan, bagaimana caranya kita mencegah (tindakan) Israel tidak berulang, karena kejadian ini terus berulang, sehingga diperlukan adanya kehadiran internasional untuk mencegah hal tersebut,” kata Penny usai diskusi singkat bersama Anggota BKSAP DPR RI.
Terkait isu vaksin, Pemerintah Indonesia terus berupaya membuka jalur vaksin baik secara bilateral maupun multilateral. Perkembangan paling terbaru, Indonesia telah menjadi co-sponsor untuk TRIPS Waiver, atau pengecualian terhadap paten vaksin Covid-19, sehingga negara-negara lain dapat melakukan peningkatan produksi mengingat terbatasnya ketersedian vaksin.
Upaya tersebut telah ditempuh Presiden Indonesia yang juga mendesak negara-negara G20 untuk mendukung proposal tersebut.
“Jika negara-negara dapat meningkatkan produksi vaksin, tentu akan mempercepat pemenuhan kebutuhan vaksin secara global. Waiver TRIPS ini tentu proposalnya masih harus dinegosiasikan dan belum tahu kapan akan selesai, tapi perlu dukungan dari semua pihak. Yang paling penting, memastikan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki kapasitas sehingga ketika paten sudah dikecualikan maka kita bisa menarik manfaat dari adanya waiver, karena percuma di-waive kalau kita tidak punya kapasitas, makanya kita harus persiapkan itu,” pungkas Penny.
