Bali, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali I Ketut Kariyasa Adnyana, mengatakan dirinya siap voting dalam penyelesaian rasionalisasi anggaran bansos/hibah.
Rasionalisasi ini dilakukan untuk menopang pembangunan infrastruktur short cut (jalan pintas) di Jalur Utama Denpasar-Singaraja via Bedugul.
Baca: Ketua DPRD Bali Cari Jalan Tengah Terkait Bansos
Perbaikan infrastruktur jalan menjadi satu keharusan untuk pemerataan pembangunan Bali Utara-Bali Selatan.
“Itu jadi urusan kepentingan pemerataan pembangunan Bali Utara-Bali Selatan yang selama ini hanya wacana saja. Pemerataan pembangunan selama 30 tahun hanya sebatas wacana dari Gubernur ke Gubernur. Saya yang menjadi wakil rakyat dari Dapil Buleleng, bahkan siap voting. Astungkara akhirnya ada jangan tengah bansos/hibah ini, sehingga pembangunan short cut bisa terwujud secepatnya,” ujar Kariyasa di Denpasar, Selasa (28/8).
Menurut Kariyasa, pembangunan infrastruktur sangat mutlak harus dilaksanakan, khususnya short cut di jalur Denpasar-Singaraja via Bedugul. Dengan adanya short cut, jarak tempuh Denpasar-Singaraja yang sekarang memakan waktu 2,5 jam hingga 3 jam, bisa dipersingkat menjadi 1,5 jam saja.
“Hanya dengan infrastruktur saja pembangunan Bali Utara-Bali Selatan bisa merata,” tegas Kariyasa.
Kariyasa menyebutkan, Gubernur terpilih Wayan Koster sudah menghitung dan mempertimbangkan rasionalisasi anggaran bansos/hibah untuk membangun infrastruktur short cut ini.
“Saya melihat Gubernur terpilih sudah menghitung dan menimbang dengan matang. Memang ini bukan kebijakan populis seperti bedah rumah, Jaminan Kesehatan Bali Mandara. Tapi, program infrastruktur ini memiliki dampak signifikan bagi pembangunan yang merata untuk rakyat Bali. Keliru kalau sampai wakil rakyat di DPRD Bali asal Buleleng tidak mendukung pembangunan short cut,” kata Kariyasa.
Setelah pembangunan shortcut, lanjut Kariyasa, akan menyusul program pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan Bali Barat dan Bali Timur. Misalnya, Jalan Tol Tanah Lot-Soka (Tabanan). Jarak tempuh Denpasar-Gilimanuk yang sekarang makan waktu 4 jam, nantinya bisa dipersingkat menjadi 1,5 jam dengan adanya jalan tol.
Baca: Fraksi PDI Perjuangan Soroti Belanja Bansos Kota Depok
“Jadi, short cut itu harus dipikirkan sebagai kepentingan orang banyak juga, walaupun tidak terlihat secara langsung yang menikmati. Beda dengan bansos/hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat,” Kariyasa.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menyatakan pembahasan bansos/hibah sudah final dengan ditandatanganinmya KUA/PPAS RAPBD Induk 2019. Karenanya, semua pihak harus menerima ini sebagai sebuah keputusan bersama.
