Toboali, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak kepolisian dan organisasi perangkat daerah setempat mengawasi distribusi gas elpiji bersubsidi agar tetap pada sasarannya yakni warga miskin.
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Sipioni di Toboali, Sabtu (10/11) mengatakan jika tidak diawasi dengan benar, maka dipastikan akan timbul penyimpangan dalam penyaluran gas bagi masyarakat miskin tersebut.
Baca: DPRD Basel Minta Penyelenggaraan TCOF Tidak Bebani APBD
"Kami minta pihak kepolisan dan OPD terkait untuk mengawasi mulai dari pendistribusian gas elpiji 3Kg. Kalau memang adanya indikasi pelanggaran kami minta dibina. Kalau memang masih nakal, baru ditindak," katanya.
Kapolres Bangka Selatan, AKBP Aris Sulystiono mengatakan akan mengintruksikan unit Reskrim untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah itu.
"Kami akan melakukan pengawasam dan penindakan jika terbukti adannya penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi tersebut," katanya.
Menurut dia, Polres Bangka Selatan akan bersinergi dengan instansi terkait guna mengawasi pendistribusian gas elpiji 3Kg agar tepat sasaran.
Baca: DPRD Basel Dorong Percepatan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
"Kami akan melakukan pengawasan pendistribusiannya sesuai ketentuan yang berlaku dan bersinergi dengan instansi terkait serta akan melakukan penegakan hukum apabila terbukti terjadi tindak pidana," katanya.
Berdasarkan pemantauan harga eceran tertinggi gas elpiji per tabung gas melon sebagaimana yang tertera di PT Eriks Dharma Pratama sebagai berikut, Payung Rp16.200, Air Gegas Rp16.400, Simpang Rimba Rp16.400, Toboali Rp16.700, Sadai Rp17.200, Penutuk Rp21.500, dan Tanjung Sangkar Rp23.300 per tabung.
